Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Komisi II DPRD Samarinda menyoroti minimnya alokasi anggaran sektor pariwisata dalam APBD 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata Kota Tepian.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan persoalan tersebut menjadi pembahasan saat hearing bersama Disporapar. Menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, sulit bagi pemerintah daerah menghadirkan inovasi maupun program yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.
“Bagaimana pariwisata bisa berkembang kalau anggaran yang dikelola sangat kecil. Tentu ruang geraknya menjadi terbatas,” katanya.
Joha menilai Samarinda memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Karena itu, sektor pariwisata seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Untuk itu, DPRD Samarinda memberikan sejumlah masukan kepada Disporapar agar pengembangan pariwisata dilakukan secara lebih inovatif. Salah satunya dengan memperbanyak agenda wisata dan promosi destinasi unggulan.
Meski demikian, pihaknyabelum membahas kebutuhan anggaran tahun 2027. Fokus pembahasan saat ini masih mengevaluasi pelaksanaan program serta realisasi anggaran APBD 2026.
“Semoga pemerintah dapat meningkatkan porsi anggaran pariwisata pada penyusunan APBD berikutnya agar potensi wisata Samarinda dapat dikembangkan secara maksimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” tutupnya. (adv/dprdsamarinda/zul/uci)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
