Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Rencana pembukaan Teras Samarinda Tahap II pada 1 September 2026 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Selain memastikan kesiapan fasilitas, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus menangani tumpukan sampah dan gulma di alur Sungai Mahakam serta tanaman di kawasan tersebut yang mulai mengering.
Persoalan lingkungan ini menjadi perhatian karena pengelolaan kawasan publik tidak berhenti setelah pembangunan fisik rampung. Pemerintah juga harus memastikan kebersihan dan kondisi lingkungan tetap terjaga ketika kawasan tersebut mulai digunakan masyarakat.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Suwarso, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan di alur sungai yang berada di sekitar Teras Samarinda Tahap II. Material berupa sampah, kayu, dan gulma menumpuk di sejumlah titik. Bahkan, sebagian tumpukan material tersebut telah cukup padat hingga menyerupai pulau.
Sebagai penanganan awal, DLH bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akan menggelar kerja bakti massal untuk membersihkan kawasan tersebut.
“Ini diagendakan hari Jumat kita kerja baktikan dengan seluruh unsur. Baik dari DLH, BPBD, PUPR, Damkar, dan yang lain-lain. Kita kerja baktikan massal di sini,” ujar Suwarso.
Namun, kerja bakti tersebut belum menjadi solusi jangka panjang. Material yang menumpuk di alur sungai berpotensi kembali terbawa arus apabila hanya dipindahkan tanpa penanganan secara menyeluruh.
DLH bahkan mempertimbangkan penggunaan ekskavator amfibi atau ponton untuk mengangkut material tersebut. Penanganannya juga perlu dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV karena berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sungai.
“Kalau hanya digeser ke tengah saja, nanti pas pasang bisa kembali lagi. Jadinya percuma kita kerjakan. Itu perlu secara teknis perencanaan khusus untuk menanganinya,” katanya.
Tanaman Mulai Mengering
Selain persoalan di alur sungai, DLH juga menemukan sejumlah tanaman di kawasan Teras Samarinda Tahap II yang mulai mengering. Hasil survei menunjukkan terdapat pohon yang mati dan rumput yang kondisinya mulai tidak terawat.
Suwarso mengatakan, hingga sekitar 20 Agustus 2026, pemeliharaan tanaman masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Setelah masa pemeliharaan berakhir, tanggung jawab tersebut akan beralih kepada pemerintah.
Persoalannya, DLH masih mengkaji sumber air yang akan digunakan untuk menjaga tanaman dan rumput tetap hidup.
“Kita tadi agak kesulitan untuk mencari sumber air untuk penyiraman, karena itu sangat penting untuk suburnya tanaman maupun rumput gajah mininya,” jelas Suwarso.
DLH mempertimbangkan dua opsi, yakni membangun jaringan penyiraman baru atau memanfaatkan mobil tangki yang telah dimiliki pemerintah.
Penggunaan air Sungai Mahakam juga mulai dipertimbangkan karena lokasinya lebih dekat dan berpotensi menekan biaya operasional. Namun, opsi tersebut tetap membutuhkan kajian teknis agar penggunaan air sungai tidak menimbulkan persoalan baru bagi tanaman maupun lingkungan.
“Kalau cukup dengan penyiraman tangki kan lebih hemat. Kita sudah punya mobil tangki. Paling tinggal karena menambah titik penyiraman ini berarti tinggal menambah BBM saja,” tuturnya.
Dengan target pembukaan pada 1 September 2026, Pemkot Samarinda masih memiliki waktu untuk menyelesaikan sejumlah catatan tersebut. Selain kesiapan fasilitas, kebersihan alur Sungai Mahakam dan keberlanjutan pemeliharaan tanaman menjadi bagian penting agar Teras Samarinda Tahap II tidak hanya siap dibuka, tetapi juga dapat dipelihara secara berkelanjutan setelah digunakan masyarakat. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
