Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim). Tekanan tersebut dapat semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan pembatasan kuota BBM bersubsidi yang membuat masyarakat harus menghadapi antrean lebih panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Dexlite mulai 1 September 2026. Di wilayah yang sebelumnya menggunakan acuan harga Rp19.700 per liter pada Agustus, harga BBM diesel nonsubsidi tersebut naik menjadi Rp23.700 per liter. Penyesuaian harga juga berlaku untuk Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, mengatakan kenaikan harga Dexlite berpotensi meningkatkan biaya operasional kendaraan, terutama kendaraan bermesin diesel yang digunakan untuk kegiatan usaha dan distribusi barang.
“Kalau truk-truk sembako menggunakan solar subsidi, mungkin masih bisa terjangkau. Tapi kalau menggunakan Dexlite, itu bisa menjadi tekanan inflasi juga,” ujar Purwadi.
Di sisi lain, Purwadi menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Ia menyebut sekitar 60 persen kebutuhan solar nasional masih berasal dari luar negeri. Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga BBM domestik turut dipengaruhi nilai tukar rupiah dan dinamika pasar global.
Purwadi menilai pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, selama fasilitas pengolahan belum beroperasi secara optimal, tekanan dari harga energi global masih berpotensi dirasakan masyarakat.
“Apalagi pasar global masih banyak tekanan politik perang. Walaupun perang sudah agak rendah, tapi tetap dolar,” katanya.
Menurut Purwadi, kenaikan harga Dexlite tidak hanya berdampak kepada pemilik kendaraan, tetapi juga dapat meningkatkan biaya angkutan barang. Jika biaya distribusi naik, harga kebutuhan masyarakat berpotensi ikut terdorong.
“Kalau transportasi naik, pasti ada dampaknya. Apalagi inflasi di Kaltim termasuk tinggi dari transportasi,” jelasnya.
Selain kenaikan harga BBM nonsubsidi, Purwadi menyoroti pembatasan kuota BBM bersubsidi yang dinilai dapat mendorong sebagian masyarakat beralih ke BBM bersubsidi. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menciptakan tekanan ganda, yakni kenaikan harga BBM nonsubsidi sekaligus meningkatnya antrean pada BBM bersubsidi.
“Orang yang harusnya mampu beli Pertalite akhirnya geser karena belinya mahal, dia ikut antre di Pertalite. Karena pendapatannya tetap, tapi banyak kebutuhan lain yang harus dipangkas,” ungkapnya.
Purwadi juga mengkritik antrean panjang di sejumlah SPBU yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola distribusi BBM. Ia meminta pengawasan terhadap SPBU diperkuat untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau memang tidak beres, ya tutup. Harus dikasih sanksi,” tegasnya.
Ia menilai perusahaan tidak seharusnya menggunakan BBM bersubsidi untuk kebutuhan operasional karena subsidi ditujukan bagi kelompok pengguna yang memenuhi ketentuan. Namun, menurutnya, potensi penyalahgunaan tetap perlu diawasi agar tidak semakin membebani masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi.
“Kalau perusahaan kan tidak boleh dapat subsidi. Karena kan dia industri,” katanya.
Purwadi meminta pemerintah pusat turun langsung ke Kaltim untuk melihat persoalan distribusi BBM di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan dari daerah.
“Undang BP Migas, suruh ke sini. Suruh tongkrongin SPBU, audit semua SPBU yang ada di Kaltim,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
