Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Ketersediaan blangko KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Namun, keterbatasan anggaran dalam dua tahun terakhir membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) harus mengatur penggunaan persediaan blangko secara lebih selektif.
Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto mengatakan, pada 2023 dan 2024 pihaknya masih memperoleh tambahan blangko melalui mekanisme hibah kepada pemerintah pusat. Kata dia, dukungan tersebut membantu memenuhi kebutuhan pencetakan dokumen kependudukan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hingga tingkat kecamatan.
“Pada 2023 dan 2024, kami masih mendapatkan tambahan blangko melalui mekanisme hibah kepada pemerintah pusat sehingga kebutuhan pelayanan bisa terpenuhi,” ujarnya.
Ketersediaan blangko saat itu turut mendukung pelaksanaan pencetakan KTP elektronik di tingkat kecamatan yang mulai berjalan sejak 2024. Masyarakat pun tidak lagi harus datang ke kantor Disdukcapil di Tenggarong hanya untuk mencetak KTP elektronik, karena pelayanan dapat dilakukan lebih dekat dengan tempat tinggal.
Namun, kondisi tersebut berubah dalam dua tahun terakhir. Pada 2025 dan 2026, keterbatasan anggaran membuat Disdukcapil Kukar tidak lagi dapat melakukan pengadaan melalui mekanisme hibah seperti sebelumnya.
Iryanto menjelaskan, persediaan blangko hingga saat ini masih tersedia. Meski demikian, distribusinya harus dibatasi agar stok yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan secara berkelanjutan.
“Jika sebelumnya permintaan kecamatan bisa dipenuhi hingga 1.000 keping, sekarang dibatasi sekitar 250 keping untuk setiap permintaan,” jelasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Disdukcapil Kukar memprioritaskan blangko fisik bagi warga yang baru pertama kali melakukan perekaman KTP elektronik. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan penggantian KTP karena hilang atau keperluan lainnya didorong menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) apabila telah memilikinya.
Meski demikian, Iryanto menegaskan pelayanan tetap diarahkan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Penggunaan dokumen digital terus didorong, tetapi keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah Kukar membuat dokumen fisik masih diperlukan.
“Karena itu, kami menerapkan dua jalur pelayanan, yakni dokumen fisik dan digital, agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan tanpa terkendala jaringan maupun kemampuan menggunakan teknologi,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/uci)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
