Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana memperkuat strategi komunikasi publik melalui perubahan pola kemitraan dengan perusahaan media pada 2027.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendistribusikan kerja sama publikasi yang selama ini terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Peran media dinilai penting untuk membantu memperkenalkan program, kebijakan, serta berbagai capaian pembangunan daerah.
“Teman-teman media punya kemampuan untuk membantu kami menyampaikan itu. Makanya, kebijakan kami di tahun 2027, kalau sekarang media berkontraknya dengan Diskominfo Pemerintah Daerah Kukar, nanti ke depan kita akan bagi ke seluruh OPD,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembagian kontrak nantinya akan diatur agar satu media tidak menjalin kerja sama dengan lebih dari satu OPD. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemitraan sekaligus memberikan ruang bagi setiap media untuk mengembangkan karakter dan fokus pemberitaannya.
“Misalnya Lingkar Kaltim sudah berkontrak dengan Dinas Pendidikan, tidak boleh lagi dia berkontrak dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kasih yang lain,” tegasnya.
Aulia berharap, pola baru tersebut dapat membuat setiap OPD memiliki mitra media yang membantu menyampaikan informasi sesuai bidang tugas dan program masing-masing. Dengan demikian, publikasi pemerintah daerah tidak hanya terpusat pada aktivitas kepala daerah, tetapi juga mencakup berbagai sektor pelayanan dan pembangunan.
Ia mencontohkan, media yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dapat lebih banyak mengangkat perkembangan sektor pendidikan. Sementara media lainnya bisa mengembangkan pemberitaan mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, koperasi, hingga literasi masyarakat.
“Dua media mengangkat isu pendidikan, dua media mengangkat isu gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dua media nanti mengangkat isu di Dinas Koperasi, masih terkait dengan bagaimana literasi di Kabupaten Kukar,” paparnya.
Menurutnya, keberagaman isu tersebut penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai aktivitas dan program pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga ingin menghindari pola pemberitaan yang hanya saling mengikuti informasi dari media lain.
“Kalau seperti sekarang kan titip-titipan saja berita. Yang tidak datang tinggal ikut yang lain. Harapan kami ke depan, teman-teman benar-benar bisa membantu government branding yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar,” katanya.
Meski demikian, Aulia menegaskan perubahan pola kerja sama itu tetap diarahkan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan media. Ia berharap, media dapat menjalankan perannya secara profesional sekaligus membantu memperluas penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Tanpa mengurangi substansi kontrak teman-teman dengan pemerintah daerah Kukar,” tutupnya. (adv/diskominfokukar/uci)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
