3 Usulan Megaproyek Pemprov Ditolak DPRD Kaltim, Persoalan Fiskal Daerah Jadi Batu Sandungannya

Keinginan Pemprov Kaltim menjalankan 3 megaproyek di 2027 mendapatkan sandungan dari DPRD. Para legislator Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, tidak ingin ambil risiko di tengah keuangan daerah yang belum stabil.
kaltim_akurasi
10.9K Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 diwarnai perdebatan, terutama terkait usulan proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Dalam pembahasan tersebut, seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim akhirnya sepakat tidak menyetujui tiga usulan proyek yang diajukan pemerintah.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pembahasan berlangsung dinamis dalam rapat Banggar pada Selasa malam (17/11/2026). Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi perhatian anggota dewan sebelum menentukan sikap terhadap usulan pemerintah.

Ia menjelaskan, penolakan terhadap tiga proyek MYC didasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni kondisi fiskal atau kemampuan keuangan daerah serta kajian teknis dari rencana pekerjaan yang diajukan.

“Pada akhirnya, seluruh anggota Banggar satu suara tidak setuju terhadap tiga usulan Multi Years Contracttersebut,” ujar Ekti saat diwawancarai oleh awak media di Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Pada kesempatan ini, ia menyebut bahwa pembahasan tersebut tidak hanya melibatkan anggota Banggar, tetapi juga seluruh komisi di DPRD Kaltim. Dikatakannya bahwa pelibatan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran agar setiap usulan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

Adapun berdasarkan dokumen Rencana Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak 2027–2029 yang diajukan Pemprov Kaltim, total anggaran untuk tiga paket pekerjaan tersebut mencapai Rp1.243.792.878.819,25 atau sekitar Rp1,24 triliun.

Usulan APBD Kaltim 2027 Hanya Sekitar Rp13,7 Triliun

3 Usulan Megaproyek Pemprov Ditolak DPRD Kaltim, Persoalan Fiskal Daerah Jadi Batu Sandungannya
Foto: Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel saat diwawancarai awai media beberapa waktu lalu. (Dok Redaksi Akurasi.id)

Sementara itu, usulan APBD Kaltim 2027 yang disampaikan pemerintah mencapai Rp13,7 triliun. Setelah pembahasan pada Selasa malam, persetujuan KUA-PPAS APBD 2027 dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026).

“Hasil pembahasan ini menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran daerah untuk tahun mendatang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan Kaltim,” tukas Ekti Imanuel.

Sebagai informasi, ketiga megaproyek yang dimajukan Pemprov Kaltim pada 2027 mendatang, yakni pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Kota Samarinda. Proyek ini ditaksir menelan anggaran mencapai Rp444 miliar.

Kemudian ada proyek lainnya, yakni pembangunan Jalan Sotek-Bongan yang ditaksir akan menelan anggaran sebesar Rp241 miliar. Ketiga, MYC yang juga diusulkan Pemprov Kaltim untuk mendapatkan penganggaran di tahun depan, ialah pembangunan koneksitas jalan Gerunggung, Lembakan, dan Kepala Telake yang direncanakan akan menelan anggaran Rp556 miliar. (adv/dprdkaltim/ys)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Dirhanuddin

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana