Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sejak awal dirancang sebagai bagian dari kawasan perkantoran terpadu. Tidak hanya untuk kantor camat, kawasan tersebut juga diproyeksikan menjadi lokasi pelayanan kepolisian dan militer melalui keberadaan Polsek serta Koramil.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Loa Kulu Khairuddinata mengungkapkan, kawasan yang disiapkan untuk konsep tersebut memiliki luasan sekitar 4 hingga 6 hektare. Kata dia, lahan itu tidak seluruhnya diperuntukkan bagi pembangunan kantor kecamatan, melainkan untuk mendukung integrasi sejumlah instansi pelayanan pemerintahan dan keamanan.
“Kalau luasan lahan kemarin sekitar 4 sampai 6 hektare. Tapi kan itu bukan peruntukan hanya untuk kantor camat saja. Karena konsep awalnya adalah terpadu,” jelas Khairuddinata.
Menurutnya, konsep kawasan terpadu tersebut dirancang agar pelayanan kepada masyarakat dapat terpusat dalam satu kawasan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan maupun pelayanan keamanan.
“Terpadu itu ya kantor camatnya di sini, Polseknya di sini, Koramilnya di sini. Jadi, konsepnya terpadu kurang lebih kayak Kecamatan Loa Janan,” ungkapnya.
Namun, rencana tersebut hingga kini belum dapat diwujudkan karena pembangunan gedung kecamatan yang dimulai pada 2014-2015 terhenti. Salah satu persoalan yang menghambat adalah munculnya klaim terhadap status lahan di kawasan eks Kayu Mas.
Khairuddinata menjelaskan, persoalan tersebut sempat membuat pihak Dinas PU berhati-hati untuk melanjutkan pembangunan. Di sisi lain, ketika rencana kelanjutan pekerjaan mulai dibahas, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Beberapa kali masuk dalam proses pengajuan di Musrenbang, tapi selalu tidak berlanjut. Ya, sebenarnya kendalanya itu terkait dengan status lahan,” katanya.
Persoalan tersebut bahkan kembali dibahas melalui RDP bersama DPRD Kukar. Khairuddinata menekankan, pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas lahan dapat menempuh jalur hukum agar status kepemilikan objek tersebut memperoleh kepastian.
Ia menilai, kejelasan status lahan menjadi langkah penting sebelum pembangunan kawasan terpadu tersebut dapat dilanjutkan. Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah diharapkan dapat kembali memproses rencana pembangunan yang telah disiapkan sejak awal.
“Kalau memang lahan ini mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap klaim itu, ya silakan tuntut di pengadilan,” tegasnya.
Khairuddinata berharap, penyelesaian persoalan lahan dapat segera dilakukan sehingga cita-cita menghadirkan kawasan pelayanan terpadu di Kecamatan Loa Kulu tidak terus tertunda.
“Harapan kami juga seperti itu, sehingga jelas kepastian hukumnya terhadap objek status lahan yang ada di kantor Camat Loa Kulu ini,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/uci)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi