Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penundaan rapat paripurna persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 hingga lima kali memunculkan kekhawatiran terhadap ketepatan waktu pengesahan anggaran daerah.
Pasalnya, jika penundaan terus berlanjut, tahapan pembahasan hingga penetapan APBD dikhawatirkan tidak selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.
Oleh karena itu, Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan hal tersebut setelah menerima pemberitahuan bahwa rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2027) pukul 14.00 Wita hari ini kembali ditunda dan dialihkan ke hari berikutnya.
Menurut Darlis, penundaan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena proses persetujuan KUA-PPAS masih harus dilanjutkan dengan sejumlah tahapan sebelum APBD 2027 ditetapkan. Ia menyebut batas waktu pengesahan APBD berdasarkan ketentuan yang disampaikannya adalah 30 November.
“Kalau penundaan terus terjadi, saya khawatir pengesahan APBD tidak bisa dilakukan dalam batas waktu yang diprasyaratkan peraturan perundang-undangan,” ujarnya saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna (Rapur) ke-35 tahun 2026 DPRD Kaltim di Samarinda, Rabu (18/11/2026).
Darlis mengaku tidak memahami alasan penundaan kembali dilakukan. Sebab, berdasarkan catatannya, pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada malam sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan proses penandatanganan persetujuan KUA-PPAS 2027.
Dikatakannya bahwa pembahasan tersebut bahkan berlangsung hingga tengah malam. Karena itu, ia mempertanyakan alasan agenda paripurna yang telah dijadwalkan kembali mengalami perubahan.
Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi administratif apabila pengesahan APBD tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepastian pelaksanaan anggaran dan program pembangunan daerah pada tahun berikutnya.
“Saya meminta kepada Pak Sekwan (Sekertaris DPRD, red) agar dapat memasukkan informasi penundaan tersebut ke dalam risalah rapat paripurna,” tambahnya.
Langkah itu dinilai penting sebagai dokumentasi resmi atas perubahan jadwal sekaligus catatan mengenai proses yang telah berlangsung.
Ia menegaskan DPRD telah memberikan toleransi terhadap penundaan yang berulang. Karena itu, apabila keterlambatan pengesahan APBD terjadi akibat proses yang terus tertunda, ia meminta tanggung jawabnya tidak dibebankan kepada lembaga legislatif.
“Jangan sampai DPRD seolah-olah disalahkan sebagai pihak yang menghambat pengesahan APBD 2027, padahal penundaan sudah terjadi sampai lima kali,” tegas Darlis. (adv/dprdkaltim/ys)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Dirhanuddin