Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel Dorong Pemenuhan Hak Plasma 20 Persen bagi Petani Sawit Kubar

Pemenuhan hak masyarakat atas plasma sebesar 20 persen dinilai tidak boleh terabaikan. Pemberian hak plasma bagi masyarakat adalah salah satu tujuan di balik pemberian izin investasi besar-besaran oleh pemerintah di sektor tersebut.
kaltim_akurasi
2.6K Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemenuhan hak plasma sebesar 20 persen bagi petani menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Kepastian hak tersebut dinilai penting agar keberadaan investasi perkebunan turut memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menilai persoalan plasma sawit di Kubar masih perlu dibenahi.

“Karena kewajiban penyediaan plasma ini berkaitan langsung dengan hak petani yang seharusnya dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan perusahaan perkebunan,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, beberapa hari lalu.

Menurut Ekti, persoalan tersebut juga menjadi perhatian DPRD Kubar yang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan Kelapa Sawit. Melalui pansus tersebut, berbagai persoalan perkebunan sawit, termasuk pemenuhan plasma, tengah menjadi pembahasan di tingkat kabupaten.

Ia mengakui belum mengetahui secara terperinci perkembangan pembahasan maupun penyebab belum tercapainya kesepakatan terkait plasma. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut merupakan kewenangan DPRD Kubar untuk ditangani sesuai fungsi dan kapasitasnya.

“Plasma 20 persen itu merupakan hak petani. Persoalan ini sedang ditangani DPRD Kutai Barat melalui Pansus Sawit, sehingga perlu dilihat bagaimana penyelesaiannya,” tegas dia.

Ekti menilai, investasi perkebunan sawit semestinya tidak hanya dilihat dari aktivitas usaha dan kontribusi ekonominya, tetapi juga dari pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat.

Salah satunya melalui kepastian hak petani atas plasma yang menjadi bagian penting dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pembahasan dan kesepakatan yang jelas agar tidak terus berlarut-larut. Dengan demikian, keberadaan investasi dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat.

Ia berharap pembenahan tata kelola perkebunan sawit di Kubar dapat memberikan kepastian bagi petani sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih baik di daerah.

“Yang terpenting, investasi harus membawa tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/dprdkaltim/ys)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Dirhanuddin

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana