Pemkot Samarinda segera melakukann pembangunan terowongan penghubung Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap tahun ini. Pembangunan megaproyek ini bakal menghabiskan duit Rp395 Miliar.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Proyek pembangunan terowongan di Samarinda akan segera berlangsung. Wali Kota Samarinda Andi Harun telah melakukan peletakan batu pertama proyek tersebut di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Jumat (20/1/2023).
Dengan usainya seremoni sebagai penanda keseriusan pembangunan terowongan. Maka, megaproyek yang ditarget rampung pada 2024 mendatang ini bakal segera terlaksana.
Andi Harun menyampaikan, proyek pembangunan terowongan tersebut sesungguhnya telah pihaknya pikirkan sejak pertama kali menjabat 2021 lalu. Dengan pertimbangan, tidak baik suatu kawasan hanya memiliki satu akses jalan utama.
Oleh karena itu, setelah melalui beberapa kajian dan pertimbangan. Pembangunan terowongan yang dinilai paling sesuai untuk mengurai kemacetan di Jalan Otto Iskandardinata tersebut.
Baca Juga
Berikut deretan fakta pembangunan terowongan di Samarinda.
1. Mengurai Kepadatan Lalu Lintas di Kawasan Sungai Dama dan Sekitarnya
Sudah sejak lama Jalan Otto Iskandardinata menjadi satu-satunya akses utama masyarakat dari kawasan Sambutan dan Palaran menuju pusat Kota Samarinda. Namun, kawasan tersebut tak terhindarkan dari kemacetan.
Selain ukuran badan jalan yang tidak terlalu lebar. Kawasan pasar yang berada di jalur tersebut turut memperlambat arus lalu lintas. Sehingga, seringkali macet. Apalagi di pagi dan sore hari.
Baca Juga
Terlebih, dengan adanya tanjakan Gunung Manggah (Otista) yang merupakan kawasan rawan kecelakaan. Sehingga, kerapkapkali akses menjadi lumpuh.
Kemacetan akan memanjang dari Jalan Sultan Alimuddin hingga Jalan Otto Iskandardinata. Ditambah, di Gunung Manggah juga ada persimpangan jalan menuju Palaran atau Jembatan Mahkota maupun sebaliknya.
Oleh karena itu, pembuatan jalan alternatif atau terowongan menjadi upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan. Sekaligus untuk menekan kecelakaan di Gunung Manggah.
2. Alasan Pemilihan Opsi Pembuatan Terowongan
Andi Harun menjelaskan, sebelum memutuskan pembangunan terowongan. Beragam opsi telah pihaknya kaji. Dari pelebaran Jalan Otto Iskandardinata. Hingga, pembangunan jalan layang atau flyover.
Namun, pembangunan tersebut ternyata memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Membengkak hingga Rp700 miliar. Selain itu, ada pula pertimbangan potensi masalah sosial yang tinggi terkait harga tahan yang akan dibebaskan.
Sehingga, pilihan pun jatuh kepada opsi pembuatan terowongan. Karena, lebih sesuai dengan kebutuhan dan keuangan daerah.
Baca Juga
“Kalau terowongan, hanya menghabiskan sekitar Rp450 miliar dari persiapan hingga pelaksanaan. Makanya ini yang kami ambil. Bersyukur setelah melalui berbagai tahap persiapan, proyek ini bisa dikerjakan tahun ini,” ucapnya.
3. Panjangnya 690 Meter, Telan Anggaran Rp395 Miliar
Dalam pelaksanaannya, pembangunan terowongan terbagi menjadi dua segmen, yakni Jalan Sultan Alimudin dan Jalan Kakap. Saat ini pembangunan dimulai dari segmen Jalan Sultan Alimudin karena jumlah lahan dan rumah warga terdampak lebih sedikit.
Pemkot Samarinda memperkirakan pekerjaan pembangunan terowongan memakan anggaran Rp395.792.799.000. Dilakukan oleh anak perusahan dari BUMN yakni PT PP (Persero) Tbk.
Dengan masa pekerjaan 18 hingga 22 bulan. Harapannya, di 2024 mendatang masyarakat telah dapat menikmati akses melalui terowongan sepanjang 690 meter, dengan tinggi 15 meter itu.
Terowongan ini menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir. Selain itu, terowongan tersebut akan menjadi koridor penghubung Jembatan Achmad Amins (Mahkota) dari Kecamatan Palaran atau Jalan Tol Balikpapan-Samarinda masuk menuju pusat Kota Samarinda.
4. Tidak Banyak Menuai Persoalan Sosial
Andi Harun memastikan, pihaknya memberikan atensi terhadap pembebasan lahan di kawasan tersebut. Ia juga memastikan, Pemkot Samarinda sudah menyediakan dana ganti rugi.
Untuk saat ini, proses ganti rugi dilakukan betahap. Untuk segmen pertama, tinggal menunggu pengumuman atas hasil pengukuran tim appraisal. Selanjutnya, pembayaran ganti rugi serta melanjutkan penilaian di segmen selanjutnya
“Tidak semua lahan harus dibebaskan. Hanya sebagian saja di Jalan Kakap, sekitar 5 orang. Ibarat 100 persen, tidak sampai 10 persen yang ada dampaknya, mungkin juga tidak sampai 1 persen. 5 warga yang ada di Jalan Sultan Sulaiman sudah setuju, walaupun mereka belum dibayar, ” katanya.
Sementara mengenai harga, disebutkan mengikuti regulasi yang ada. Dengan 2 alternatif yakni terima dengan nilai ganti yang ditawarkan pemerintahan, atau warga menolak. Namun kata dia, jika warga menolak, maka akan diselesaikan di Pengadilan.
“Jika warga tidak setuju, maka alternatifnya ke jalur hukum. Mudah-mudahan itu alternatif terakhir dan mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Karena program pembangunan tidak boleh terhambat,” ucapnya.
Kendati demikian, disebutkan bahwa proses pembangunan megaproyek ini tidak banyak menuai persoalan sosial. Sebab, sebagian besar masyarakat sangat menantikan adanya jalan alternatif yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap ini.
5. Perhatikan Lingkungan
Bahkan, sambung Andi Harun, konsep pembangunan terowongan nanti berbeda dengan yang ada di Makassar dan kota lain. Hal unik yang membedakannya adalah kondisi alam di atas terowongan seperti gunung dan pohon tetap dipertahankan. Sehingga, kondisi tanah tidak berubah karena pemerintah tidak ingin merusak kondisi alam di atasnya.
Selain itu, mantan legislator Karangpaci itu mengatakan, pembangunan tunnel oleh pemerintah daerah baru pertama dilakukan oleh Pemkot Samarinda. Sebab, pembangunan tunnel ini biasanya hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
