Sikap Anies Baswedan menolak IKN menuai pro dan kontra. Pengamat dari Kaltim pun turut angkat suara untuk menelaah statement tersebut.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemilihan presiden yang akan datang tampaknya bakal menjadi titik krusial untuk menentukan nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, Anis Baswedan menjadi satu-satunya Calon Presiden (Capres) RI yang menolak pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur.
Tak hanya menolak, ketika ditanya soal kelanjutan IKN yang sudah dibangun, ketika kunjungannya ke Samarinda. Anies menyatakan, bakal memanggil para stakeholder untuk mencari solusi agar pembatalan proyek ini tidak menimbulkan kerugian.
Menurutnya, pemindahan tersebut tidak akan memberikan solusi yang optimal terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Sedangkan anggaran IKN, akan dialihkan ke masalah yang lebih urgen.
Tak pelak, statement ini menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya warga Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim. Sejumlah pengamat di Kaltim turut pun memberikan komentar terhadap sikap konsisten calon presiden ini.
Salah satunya datang dari Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman Budiman. Menurutnya, dengan populasi pemilih di Kaltim yang relatif kecil, hanya sekitar 2 juta orang.
Kemungkinan Anies berusaha menarik simpati dari mayoritas pemilih di Jawa dan Jakarta, yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Yang notabene masih sangsi akan isu pemindahan ini.
Meskipun secara umum masyarakat Kaltim mendukung IKN sebagai upaya pemerataan pembangunan. Namun, tidak dipungkiri hingga saat ini masih ada sejumlah kelompok yang sangsi akan IKN.
“Nah, dari sisi matematika Jakarta dan Jawa itu kan ratusan juta penduduknya. Artinya, program itu dibahasakan untuk menarik simpati dari pemilih yang banyak. Dengan meninggalkan pemilih yang sedikit,” urainya.
Menurutnya, penting untuk dicermati, apakah pernyataan Anis didasarkan pada asumsi yang tepat. Mengenai penerimaan masyarakat Kaltim terhadap pemindahan IKN. Atau ada maksud lainnya.
“Meskipun, Anies bisa saja memilih alasan lain. Seperti yang ia sampaikan, bahwa pemindahan ini hanya menguntungkan pejabat, karena perpindahan pejabat ya menguntungkan pemerintahan. Sementara efeknya tidak menyentuh level rakyat,” sebutnya.
Ada Celah Pembatalan IKN, Namun Tidak Mudah
Sementara itu, Pengamat Politik dan Sosial dari Universitas Mulawarman Zulkifli Abdullah mengatakan, pemindahan ibu kota sendiri memiliki tujuan utama. Yakni, untuk menjadikan Indonesia lebih sentris dan strategis secara geopolitik.
“Ketika misalnya ibu kota negara memang dipindahkan ke Kaltim. Secara geopolitik itu kecenderungan strategis. Karena berada di wilayah pertengahan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur,” terangnya.
Menurutnya, pemindahan IKN juga melihat sebagai peluang untuk mendongkrak sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Asalkan, pembangunan IKN tidak boleh membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Serta, tidak boleh mengorbankan sektor-sektor lain yang menjadi prioritas penganggaran untuk kepentingan publik.
“Selama pembangunan ibu kota negara tidak membebani APBN, dan tidak berpotensi memangkas sektor-sektor penganggaran yang lain untuk kepentingan publik. Maka menurut saya, ibu kota negara itu perlu untuk dilanjutkan,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan apakah undang-undang IKN bisa dirubah kembali jika Anis Baswedan terpilih sebagai presiden. Ia berpendapat, bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan besar, meskipun ada celah untuk melakukannya.
“Tentunya, tidak serta-merta bisa merubah. Walaupun, di dalam hukum ketatanegaraan terdapat celah untuk mengubah undang-undang tersebut. Namun, perubahan memerlukan proses yang cukup kompleks dan membutuhkan dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk DPR RI,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
