Samarinda tidak terlepas menjadi bagian dari daerah yang alami kelangkaan LPG 3 kilogram. Pemkot Samarinda telah menyampaikan persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram tersebut ke PT Pertamina hingga pemerintah pusat.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Kelangkaan LPG 3 kilogram di Kota Samarinda membuat Wali Kota Andi Harun turut angkat bicara. Pasalnya, kelangkaan LPG ini sudah mulai dikeluhkan oleh masyarakat. Lantaran mereka kian sulit mendapatkannya.
Dijumpai awak media usai mengikuti rapat di kantor DPRD Kota Samarinda, Andi Harun mengakui, jika saat ini memang sedang terjadi kelangkaan LPG. Secara khususnya yakni LPG 3 kilogram yang memang paling banyak dibutuhkan masyarakat.
Kendati demikian, ia berujar, jika kelangkaan LPG bukan hanya terjadi di Kota Tepian, sebutan Samarinda. Melainkan, juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Bahkan kelangkaan tersebut terjadi di hampir setiap daerah di Indonesia.
“Ya, saya kira persoalan kelangkaan LPG ini, bukan hanya terjadi di Samarinda. Tetapi juga hampir seluruh Indonesia,” ucapnya, Rabu (14/6/2023).
Baca Juga
Walau begitu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim ini menyebutkan, jika pihaknya tidak duduk diam dengan persoalan tersebut. Ia mengaku, kalau Senin lalu (12/6/2023), pihaknya telah menyampaikan permasalahan kelangkaan LPG tersebut ke pemerintah pusat.
Tidak hanya sampai di situ, Andi Harun menyampaikan, kalau Pemerintah Samarinda telah berkoordinasi dengan jajaran PT Pertamina. Agar persoalan kelangkaan LPG dapat segera diselesaikan.
“Kami sudah menyampaikan ke pusat dan di daerah juga sudah melakukan komunikasi dengan Pertamina, agar masalah ini cepat diatasi. Karena mempengaruhi soal inflasi di daerah,” tegasnya.
Pria yang karib disapa AH ini berkata, pada dasarnya, upaya pencegahan terhadap kelangkaan LPG terus dilakukan pihaknya lewat dinas-dinas terkait. Karena, persoalan kelangkaan kebutuhan dasar masyarakat, akan sangat berdampak pada stabilitas ekonomi.
“Kita semua wajib untuk melakukan langka-langkag pencegahan, agar bisa mencegah seminimal mungkin dampak ekonomi bagi masyarakat. Terutama dalam upaya pengendalian inflasi di daerah,” tutupnya. (*)
Penulis: Bintang Sabaruddin Syukur
Editor: Redaksi Akurasi.id
