XR Bunga Terung kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim untuk menyuarakan perubahan iklim yang kian nyata. Aksi ini sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Aktivis Extinction Rebelllion (XR) Bunga Terung Kalimantan Timur (Kaltim) kritik Gubernur Kaltim Isran Noor yang doyan plesiran ke luar negeri. Padahal, kegiatan itu dinilai tidak berdampak kepada masyarakat.
Nyatanya hingga menjelang pertengahan tahun 2023 ini, masyarakat merasakan suhu yang makin panas secara konstan. Di tengah panas yang menyengat sering kali tiba-tiba turun hujan yang sangat deras.
Di tengah Gubernur Kaltim yang rajin plesiran untuk mendapatkan dana iklim lebih banyak lagi. Masyarakat Kaltim mesti mengeluarkan uang ekstra untuk membeli AC atau Kipas Angin baru agar tidak kepanasan.
Oleh karena itu, XR Bunga Terung Kaltim mengingatkan pemerintah untuk bertindak lebih tegas, jelas dan terukur. Dalam mengatasi serta menahan laju peningkatan suhu permukaan bumi.
“Mengandalkan uang atau program bantuan luar negeri untuk memitigasi iklim tidak cukup lagi. Apalagi saat ini dampak perubahan iklim mulai nyata,” ujar XR Bunga Terung Kaltim dalam rilis resminya.
Dana Iklim Disebut Sejukkan Kantong Pemerintah, Namun Tidak Masyarakat
Mereka menilai, Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda dan daerah-daerah lainnya. Lebih tenggelam dalam euforia dana iklim, uang karbon yang diperoleh dari pemerintah atau lembaga pendanaan luar negeri.
Dana iklim mungkin menyejukkan kantong pemerintah dan para pihak lainnya. Namun, tidak menyejukkan hati masyarakat luas yang kegerahan karena panas mentari yang makin hari makin menyengat.
Pemerintah yang rajin melabeli diri dengan sebutan green government, politik dan ekonomi hijau dan sebutan-sebutan lain. Ternyata tak cukup tegas dalam menghentikan konversi hutan dan lahan untuk industri ekstraksi.
“Ibarat kata, Doyan Dana Karbon tapi tetap Rakus Hancurin Hutan,” kritiknya.
Dalam pandangan XR Bunga Terung Kaltim, ketegasan pemerintah perlu diuji dengan keberanian menyatakan Darurat Iklim. Berani memberitahu kebenaran bahwa kita sudah mengalami krisis iklim sekarang ini. Krisis yang dampaknya bukan hanya ekologis melainkan juga ekonomi, sosial, kesehatan dan politik.
Jika tidak, maka euforia soal dana iklim dan klaim keberhasilan dalam memitigasi iklim tak lebih dari upaya green cleansing. Upaya cuci dosa atas kesalahan kebijakan dalam tata kelola lahan, hutan dan konsumsi energi yang berbasis fosil.
Pemerintah mesti berhenti menjadi buzzer bagi dirinya sendiri. Karena, merasa telah melahirkan kebijakan dan program untuk mengantisipasi dan mengadaptasi perubahan iklim.
Apapun itu, segenap dokumen dan prestasi yang dibangga-banggakan tak lebih hanya merupakan ‘aksi tipu-tipu’. Untuk menutupi ketidaktegasan pemerintah dalam meng – Kipas berbagai macam perilaku yang menjadi biang Perubahan Iklim. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
