Saat Daerah Lainnya Telah Terdistribusi, Bantuan Beras PPKM di Mahulu Masih Nol Persen. Kendala transporasti dan medan menjadi batu sandungan atas lambatnya penyaluran bantuan sosial tersebut. Sedangkan untuk di Kubar, baru sekitar 25 persen.
Akurasi.id, Samarinda – Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras belum merata terbagi di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Hal ini terjadi lantaran adanya kendala dalam hal proses distribusi.
Merujuk data realisasi penyaluran bantuan beras PPKM di Kaltim terakhir yang diterima Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, pada Senin 4 Agustus 2021, penyaluran beras telah mencapai 82 persen. Dari total bantuan beras sebanyak 1.115.360 kg telah tersalur sebanyak 915.550 kg.
Dari sekian banyak kabupaten/kota di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim, masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) dipastikan belum merasakan bantuan dari pemerintah pusat ini. Lantaran realisasinya masih 0 persen.
Kemudian, realisasi terendah disusul Kutai Barat (Kubar) yang baru mencapai 25 persen dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 56 persen. Sedangkan untuk wilayah perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda telah 100 persen.
Sekretaris Dinsos Kaltim, Muhammad Yusuf mengatakan, untuk daerah baru seperti Mahakam Ulu memang biasanya agak terlambat karena terkendala transportasi. “Memang yang agak lambat itu biasanya daerah yang baru. Seperti Mahakam Ulu dan sebagainya itu karena transportasi. Karena wilayah kita ini tidak sama seperti Jawa” terang dia saat diwawancarai, pada Senin (4/8/2021).
Sehingga, diakuinya, distribusi kerap kali mengalami keterlambatan dalam penyalurannya. Mengingat antar wilayah di Kaltim banyak terpisah oleh sungai atau pun transportasi darat yang tidak memadai. “Biasanya kami lakukan monitoring dengan tingkat dua. Kadang-kadang tidak semua wilayah bisa kami jangkau karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM),” sebutnya.
Kendati demikian, Yusuf menegaskan, Dinsos Kaltim rutin melakukan pengecekan penyaluran bansos ini. Agar pembagiannya merata kepada seluruh masyarakat. Selain itu, Dinsos Kaltim juga melakukan pengecekan kualitas beras yang akan dibagikan, untuk mengetahui kualitas beras yang dibagikan memenuhi syarat dan layak dikonsumsi.
[irp]
“Bisa saja kelamaan di gudang dan sebagainya, tidak layak pakai, kami minta mereka mengembalikan dan bulog harus segera mengganti barang yang baik. Alhamdulillah selama ini bagus saja kualitasnya,” tutur dia.
Pengecekan juga terus dilakukan melalui relawan yang ada di kecamatan maupun kelurahan di setiap kabupaten/kota. “Mereka memonitor penyaluran beras yang ada di masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
