“Juara” 5 kasus Covid terbanyak di Indonesia, tapi pasokan vaksin Kaltim minim. Meski punya kasus tertinggi di luar Jawa-Bali, rupanya belum mampu membuat Kaltim mendapat perhatian pemerintah pusat dalam distribusi vaksin. Anggota DPRD Kaltim pun sebut vaksin yang diterima tergantung dari kekuatan lobi pemerintah daerah.
Akurasi.id, Samarinda – Kaltim disebut sebagai provinsi dengan tingkat terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi untuk kawasan luar Jawa-Bali. Bahkan, baru-baru ini didaulat masuk rangking 5 besar provinsi dengan kasus tertinggi luar Jawa-Bali termasuk Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat dan Riau dan mendapat rapor merah dari Presiden Joko Widodo. Namun, tampaknya hal tersebut belum mampu membuat Kaltim mendapat perhatian dalam distribusi vaksin. Pasokan vaksin Kaltim minim.
Menurut data Kementerian Kesehatan 2 Juli 2021, ada 10 daerah yang mendapatkan alokasi vaksinasi terbanyak dan Kaltim belum termasuk dalam prioritas tersebut. Di antaranya Jawa timur sebanyak 9,03 juta dosis, kemudian DKI Jakarta 8,89 juta dosis, Jawa Barat 7,84 juta dosis, Jawa Tengah 5,93 juta dosis, Bali 3,43 juta dosis, Sumatera Utara 2,3 juta dosis, Banten 2,3 juta dosis, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta dan Riau sekitar 1,1 hingga 1,8 juta dosis. Sementara distribusi vaksinasi untuk provinsi lainnya masih kurang dari 1 juta dosis.
Untuk diketahui, untuk Agustus ini Kaltim sendiri telah menerima pendistribusian Vaksin Sinovac sebanyak 25.920 dosis. Pasokan tersebut nantinya diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, TNI dan POLRI serta sentra vaksinasi.
Kepala Dinkes Kaltim Padilah Mante Runa mengatakan, Kaltim akan mendapat pasokan vaksinasi lagi di pekan kedua Agustus ini. Hanya saja ia belum dapat memastikan jumlah dosis yang akan diterima.
“Jumlahnya belum tahu, mudah-mudahan lebih banyak. Itu harapan kita dan Kaltim bisa diprioritaskan,” harapnya.
Ia mengungkapkan, saat ini Kaltim membutuhkan 5.748.802 untuk dua kali dosis vaksin, sehingga dapat mencapai target vaksinasi mencapai 70 persen dari jumlah penduduk. Namun, alokasi vaksin di wilayah kerjanya itu ternyata jauh dari harapan.
[irp]
Pada minggu kedua bulan Agustus capaian vaksinasi Kaltim baru mencapai 26 persen. Padahal, menurut standardisasi WHO setidaknya target capaian kekebalan kelompok harus mencapai 70 persen. Sehingga, target yang dipasang pemerintah daerah hingga akhir tahun ini pun bisa disebut lepas dari genggaman.
“Semestinya dari Januari sampai Desember. Di pekan kedua Agustus vaksinasi Kaltim seharusnya sudah mencapai 65 persen. Kenapa di Pulau Jawa bisa mencapai 80 persen vaksinasi, padahal kita tertinggi kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali,” tegasnya.
Hal ini pun sempat menjadi perdebatan di antara wakil rakyat yang menduduki kursi DPRD Kaltim pada sidang paripurna yang dilaksanakan secara daring awal Agustus lalu. Salah satunya diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub.
Wakil rakyat dari fraksi PPP ini mengungkapkan, dari hasil pertemuan komisi yang dipimpinnya dengan Dinas Kesehatan Kaltim, Dinkes mengeluhkan asumsi yang berkembang bahwa besaran vaksin yang diterima tergantung dari kekuatan lobi pemerintah daerah.
[irp]
Baca Juga
“Kami dari masing-masing fraksi di Komisi IV telah melakukan koordinasi supaya persoalan vaksin di Kaltim mendapat perhatian. Masa masuk 5 nasional, tapi tidak mendapat perhatian. Lebih miris lagi, banyak organisasi di luar pemerintah daerah justru melaksanakan vaksin. Meskipun mengatasnamakan rakyat. Kalau cara itu dilakukan, sama saja menyandera pemerintah di mata rakyat sendiri. Kita harus sama-sama teriak ke pemerintah pusat, jangan seperti ini cara distribusinya,” jelasnya.
Hal serupa pun sempat disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin. Ia mengungkapkan, Kaltim memperoleh distribusi vaksinasi terkecil di Kalimantan. Sedangkan prevalensinya nomor dua setelah DKI Jakarta.
“Saya pikir ini juga perlu penguatan dari Gubernur Kaltim dan kementerian kesehatan. Bagaimana melibatkan legislasi kita misalnya di DPR RI mendorong kementerian kesehatan untuk mendapatkan vaksin,” kata dia. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Rachman Wahid
