Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum dapat merealisasikan penambahan penerangan jalan umum (PJU) secara masif pada tahun ini. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama tertundanya program tersebut.
Kepala Dishub PPU, Agus Dahlan, mengatakan pihaknya saat ini masih memprioritaskan penyesuaian kondisi keuangan daerah sebelum mengalokasikan belanja untuk infrastruktur penerangan jalan.
“Karena anggaran kita terbatas, kami belum mengadakan kegiatan fisik dengan nilai besar. PJU itu membutuhkan biaya tinggi, jadi kita menunggu sampai kondisi anggaran membaik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan PJU di wilayah PPU masih cukup tinggi, terutama di jalan-jalan kabupaten yang tersebar di kecamatan, desa, dan kelurahan. Namun, realisasi program tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, termasuk kemungkinan dukungan dari pemerintah provinsi.
“Kalau dari provinsi juga masih terkendala, ya kita tunggu saja. Bukan berarti tidak ingin menerangi, tapi kita harus melihat kondisi anggaran,” katanya.
Meski demikian, usulan penambahan PJU terus berdatangan dari pemerintah desa dan kelurahan. Setidaknya, terdapat aspirasi dari empat kecamatan yang mengajukan penerangan jalan di wilayahnya.
“Ada usulan dari desa-desa, bahkan dari empat kecamatan, agar jalan kabupaten bisa diterangi demi keamanan dan kenyamanan lingkungan,” jelasnya.
Terkait biaya, Agus menyebut harga satu unit PJU sangat bervariasi, tergantung spesifikasi dan kualitas. Nilainya bisa berkisar dari Rp5 juta hingga Rp30 juta per unit.
“Tidak bisa disamaratakan. Tergantung kebutuhan di lapangan dan kualitas yang digunakan,” ujarnya.
Selain kendala anggaran, Dishub PPU juga menghadapi persoalan pencurian komponen PJU yang berdampak pada berkurangnya fungsi penerangan. Beberapa kasus kehilangan aki bahkan terjadi di kawasan pusat pemerintahan.
“Memang ada kendala seperti pencurian. Ada PJU yang mati karena akinya hilang, bahkan di depan kantor pemerintah juga pernah terjadi. Ini perlu peran masyarakat untuk ikut mengawasi,” katanya.
Saat ini, Dishub PPU tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan perlengkapan jalan, termasuk PJU, marka, dan rambu lalu lintas. Pendataan tersebut ditargetkan rampung pada 2026 sebagai dasar perencanaan ke depan.
“Kita sedang mendata seluruh kebutuhan, termasuk PJU. Dari situ nanti akan terlihat total kebutuhan, apakah seribu atau dua ribu unit. Tahun ini kita fokus menyusun database,” jelas Agus.
Secara teknis, ia menambahkan, jarak ideal pemasangan PJU berkisar 50 meter antar titik agar pencahayaan optimal.
“Idealnya tiap 50 meter, tapi tahun ini memang belum bisa direalisasikan,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
