Di Tengah Proyek Raksasa IKN, PPU Minta Kepastian Peran dan Dukungan Nyata

Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar audiensi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kecamatan Sepaku, Jumat (19/9/2025). Pertemuan tersebut membahas harmonisasi pembangunan sekaligus penegasan kewenangan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan IKN.

Audiensi dipimpin langsung Bupati PPU, Mudyat Noor, didampingi Ketua DPRD Raup Muin, Sekretaris Daerah Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Nicko Herlambang, serta sejumlah pejabat terkait. Rombongan diterima Kepala OIKN Basuki Hadimuljono bersama Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin.

Bupati Mudyat menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara PPU dan IKN. Ia menyebut PPU sebagai pintu gerbang utama menuju ibu kota negara, sehingga pembangunan di wilayahnya harus berjalan seiring dengan perkembangan IKN.

“Ketika orang masuk ke IKN, wilayah PPU yang pertama mereka lihat. Karena itu, kami ingin pembangunan di PPU selaras dengan IKN, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, maupun tata ruang,” tegasnya.

Mudyat juga memaparkan keterbatasan fiskal daerah. Sebagian besar APBD PPU terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal pembangunan menjadi terbatas. Untuk itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat dan OIKN, terutama dalam penguatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pertanahan.

Selain itu, Bupati menekankan perlunya kejelasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Ia juga menyoroti pentingnya kepastian hukum administrasi pertanahan demi melindungi masyarakat, serta keterlibatan Pemkab PPU dalam revisi tata ruang wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan siap memperkuat sinergi dengan Pemkab PPU. Beberapa langkah konkret, kata dia, sudah dipersiapkan, seperti revitalisasi Pasar Sepaku, pembangunan jalan Bongan–Sotek yang menghubungkan Kutai Barat dan PPU, serta penyediaan lahan perwakilan bagi kabupaten/kota di sekitar IKN.

“Usulan Bupati PPU menjadi perhatian kami. Semua masukan akan ditindaklanjuti, dan dalam waktu dekat kami juga akan melakukan kunjungan balasan ke PPU,” ujar Basuki. (*)