Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, klarifikasi sikap tegasnya saat demo honorer. Ia pastikan 1.194 formasi PPPK sudah diusulkan ke pusat dan minta proses dihargai.
Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Beberapa waktu lalu, ratusan tenaga honorer di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi di depan Kantor Bupati PPU. Mereka menuntut transparansi terkait pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu yang tenggatnya berakhir pada 20 Agustus 2025.
Aksi tersebut berlangsung tegang. Bahkan, sempat terjadi perdebatan antara massa aksi dan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, pada Senin (11/8/2025). Salah satu yang disorot adalah pernyataan Waris yang menuding aksi tersebut “ditunggangi pihak tertentu”.
“Kalau dari pengamatan saya, aksi itu terlihat ada yang menunggangi,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Waris menegaskan bahwa dirinya bukan marah, melainkan bersikap tegas. Ia mengaku mengenal sebagian peserta aksi karena mereka adalah keluarga, tetangga, atau anak teman.
Baca Juga
“Sekarang posisi saya kepala daerah. Kalau anggaran mencukupi, saya pasti tanda tangani segera. Tidak susah, dan tidak perlu demo terus,” katanya.
Menurut Waris, demo tidak serta-merta menghasilkan solusi karena sejak awal pemerintah daerah sudah menjelaskan bahwa data honorer tengah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ada 1.194 orang yang diusulkan. Tinggal menunggu penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) terlebih dahulu. Kalau sudah ada NIP, anggaran akan disiapkan. Mungkin realisasinya di 2026 atau 2027, secara bertahap,” jelasnya.
Ia menegaskan, keputusan pengangkatan PPPK Penuh Waktu tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau kita memaksakan tanpa TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), apakah bisa kita pertanggungjawabkan? Jawabannya akan sama baik saat demo maupun RDP (Rapat Dengar Pendapat),” tegasnya.
Meski demikian, Waris mengapresiasi peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut dalam aksi, karena turut mengawasi kebijakan pemerintah. Ia meminta para honorer untuk tetap tenang.
“Pasti kita upayakan. Walaupun tenggat sudah dekat, saya yakin akan ada solusi. Semua data honorer sudah kita usulkan dan akomodir. Tinggal bersabar, karena prosesnya bertahap,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
