Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah kabar yang menyebutkan adanya dana mengendap senilai Rp1,4 triliun di kas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Ia menegaskan, tidak ada uang daerah yang sengaja ditahan atau disimpan tanpa tujuan.
“Tidak ada dana yang diendapkan. Uang pemerintah itu tidak disimpan di bawah bantal, tapi di bank daerah karena memang aturannya begitu,” tegas Andi Harun, Jumat (24/10/2025).
Andi menjelaskan, dana yang tersimpan di rekening kas umum daerah (RKUD) bukanlah uang yang mengendap, melainkan dana yang sedang menunggu proses penyaluran dan pembayaran kegiatan. RKUD merupakan rekening resmi pemerintah daerah yang ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara.
Menurutnya, aliran dana ke RKUD berlangsung bertahap sepanjang tahun anggaran—mulai Januari hingga Desember—dan berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dari provinsi, serta transfer pusat seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
“Masuknya dana itu per triwulan. Jadi kalau diperiksa hari ini, pasti masih ada saldo. Tapi itu bukan uang yang sengaja ditahan. Sebagian besar belum dibayarkan karena menunggu jadwal pembayaran,” jelasnya.
Baca Juga
Sebagai contoh, kata Andi, proyek fisik dibayar berdasarkan termin pekerjaan: uang muka 30 persen di awal, sisanya menyesuaikan progres hingga pelunasan. Begitu pula gaji pegawai dan kewajiban rutin lainnya yang dicairkan sesuai jadwal.
“Kalau sekarang RKUD masih punya saldo, itu wajar. Tapi tidak sampai Rp1,4 triliun seperti yang disebut. Mungkin sekitar Rp500 miliar sampai Rp1 triliun. Itu pun sebagian besar sudah ada peruntukannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot tidak mungkin membiarkan uang daerah mengendap tanpa alasan. Justru kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan sangat besar.
Baca Juga
“Dikasih Rp10 triliun pun habis untuk program. Jadi buat apa diendapkan?” sindirnya.
Andi menambahkan, seluruh pengelolaan dana pemerintah dilakukan secara transparan dan diawasi ketat. Bahkan bunga dari simpanan di bank otomatis masuk ke kas daerah.
“Tidak ada yang berani main-main soal uang begini. Terlalu nekat kalau ada yang coba-coba,” ujarnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
