Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda masih menunggu keputusan dari pemerintah, pusat terkait rencana pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026.
Kepala BKPSDM Samarinda, Fiona Citrayani, menyampaikan pihaknya belum menerima arahan resmi dari pemerintah pusat mengenai pembukaan proses pengadaan ASN tahun ini.
“Sejauh ini belum ada petunjuk atau kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengadaan ASN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah formasi yang akan dibuka pada 2026 juga belum dapat dipastikan. Hal tersebut lantaran pemerintah daerah masih menunggu kebijakan resmi sebagai dasar perencanaan.
Jika kebijakan tersebut telah diterbitkan, Pemkot Samarinda akan segera melakukan pembahasan internal. Termasuk berkoordinasi dengan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) guna penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah.
Baca Juga
Fiona menyebut, aspek pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengadaan ASN. Pasalnya, kebutuhan anggaran seperti gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), khususnya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagian besar bersumber dari APBD.
“Karena itu, jumlah formasi yang dibuka akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Sebagai informasi, tahun sebelumnya, Pemkot Samarinda membuka sebanyak 100 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sementara itu, formasi PPPK penuh waktu mencapai 2.200, dan PPPK paruh waktu sebanyak 3.252 formasi.
Baca Juga
Adapun proses pengadaan ASN terakhir telah diselesaikan pada 2025. Meski demikian, tahapan tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 2024, yang mencakup seleksi CPNS, PPPK paruh waktu, hingga PPPK penuh waktu, dan seluruh rangkaian prosesnya rampung pada akhir 2025. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
