Serapan APBD Kaltim Anjlok ke 86 Persen, Belanja Daerah Dinilai Tak Maksimal

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2025 turun tajam dibanding tahun sebelumnya. Dari 91 persen pada 2024, serapan anggaran kini hanya 86 persen, memicu evaluasi serius terhadap kinerja perangkat daerah.
Fajri
By
3k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2024 realisasi belanja mampu menembus 91 persen, pada 2025 capaian serapan tercatat hanya sekitar 86 persen.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengakui penurunan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, capaian belanja tahun ini belum optimal meskipun berbagai program telah dijalankan.

“Pada tahun lalu serapan anggaran kita berada di kisaran 91 persen, sementara tahun ini di angka 86 persen. Ini tentu menjadi evaluasi serius bagi kami,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, perlambatan serapan terutama terjadi pada belanja yang berkaitan dengan proyek fisik dan pengadaan barang dan jasa di sejumlah perangkat daerah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya realisasi belanja dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa penurunan serapan belanja tidak serta-merta mencerminkan lemahnya kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Dari sisi pendapatan, Pemprov Kaltim justru mencatat capaian yang relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai sekitar 93 persen dari target. Angka ini dinilai cukup positif di tengah dinamika fiskal nasional dan tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

“Pendapatan daerah tahun ini relatif lebih baik. Realisasinya sekitar 93 persen, sehingga tetap memberikan ruang fiskal bagi daerah,” jelas Rudy.

Sementara itu, sisa kas daerah hingga akhir tahun anggaran 2025 tercatat sekitar Rp788 miliar. Sisa kas tersebut berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja yang belum terealisasi sepanjang tahun berjalan.

Rudy menambahkan, ke depan Pemprov Kaltim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar serapan belanja bisa lebih optimal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Yang terpenting bukan sekadar angka serapan tinggi, tetapi bagaimana anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” jelasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }