Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memastikan belum ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Kebijakan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Sudi Priyanto, mengatakan bahwa kebijakan pengadaan CPNS sepenuhnya bergantung pada regulasi dan keputusan pemerintah pusat.
“Untuk pengadaan CPNS, sampai sekarang belum ada kebijakan dari pemerintah pusat. Kemungkinannya di tahun 2027,” ujar Sudi, Senin (5/1/2026).
Selain menunggu regulasi pusat, Pemkot Bontang juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, khususnya komposisi belanja pegawai. Menurut Sudi, pengadaan ASN tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Meski demikian, Sudi menegaskan bahwa apabila ke depan dibuka pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN), Pemkot Bontang akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pada sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Kalau ke depan ada pengadaan, yang menjadi prioritas utama itu guru dan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis. Karena ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.
Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Sudi menyebutkan bahwa pada tahun 2026 terdapat sekitar 31 guru yang akan memasuki masa pensiun. Jika Pemkot Bontang menerapkan kebijakan zero growth, maka jumlah tersebut minimal harus ditutup melalui pengadaan ASN baru.
“Guru yang pensiun di 2026 itu ada 31 orang. Artinya, kalau mau menutup dari jumlah yang pensiun saja, minimal kita butuh 31 guru, dengan catatan tidak ada penambahan rombongan belajar,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila terjadi penambahan rombongan belajar, Dinas Pendidikan (Disdik) akan mengajukan tambahan kebutuhan guru agar beban mengajar tetap seimbang dan seluruh rombel dapat terlayani secara optimal.
Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, Sudi mengatakan kebutuhan tersebut akan dihitung kembali secara rinci. Ia mengakui bahwa pada pengadaan sebelumnya, Pemkot Bontang sempat membuka beberapa formasi dokter spesialis, namun ada formasi yang tidak ada pendaftar.
“Kemarin sempat dibuka, tetapi tidak semua yang ada pendaftarnya untuk dokter spesialis. Nanti bisa kita buka lagi, sambil menyesuaikan kebutuhan yang nanti akan kita hitung bersama pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Taman Husada,” katanya.
Selain melalui pengadaan CASN, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis juga selama ini ditempuh melalui skema tugas belajar. Dokter yang saat ini bertugas di Bontang dapat ditugaskan untuk menempuh pendidikan spesialis sebagai upaya jangka menengah memenuhi kebutuhan layanan kesehatan.
“Langkah tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjamin ketersediaan dokter spesialis di Kota Bontang,” tutupnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
Baca Juga
