Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali melakukan langkah strategis dalam penguatan struktur birokrasi. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Bontang di Pendopo Rujab Wali Kota, Senin (5/1/2026).
Adapun enam pejabat yang dilantik yakni Eko Arisandi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Natalia Trisnawati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, dan M Taupan Kurnia sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang.
Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang diduduki oleh Muhammad Syahbirin, Andi Hasanuddin Akmal menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang, dan Eko Mashudi sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata (Dispopar) Bontang.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi keberlanjutan roda pemerintahan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik. Dalam sambutannya, Neni menegaskan bahwa pemilihan para pejabat ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.
“Bapak dan Ibu adalah figur terpilih yang kami percaya mampu mengonversi visi besar pemerintah Bontang menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat,” sambutnya.
Baca Juga
Neni mengakui pelantikan ini memang dilaksanakan di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional yang mengakibatkan pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Menanggapi hal tersebut, Ia memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan langkah-langkah darurat fiskal, termasuk refocusing dan realokasi anggaran pada kegiatan non-prioritas.
Secara khusus, sektor pendapatan yakni Bapenda diminta melakukan digitalisasi pajak guna memperkuat kemandirian fiskal. Sementara sektor keuangan yakni BPKAD diinstruksikan menata aset secara lebih akuntabel. Di sisi lain, Diskominfo diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Smart City melalui integrasi data satu pintu.
“Saya instruksikan seluruh kepala OPD untuk bisa mengimplementasikan langkah tersebut,” tambahnya.
Meski menghadapi efisiensi anggaran, Neni menjamin bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keselamatan publik tidak akan dikorbankan. Ia menekankan agar setiap pejabat baru mampu menciptakan inovasi dan mencari sumber pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Publik-Swasta (KPS) untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Bontang.
“Jabatan merupakan amanah yang harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Jadilah penggerak utama perubahan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
