Pengamat ekonomi soroti carut-marut data kemiskinan di Bontang yang dinilai tak kunjung tuntas. Ketidaksinkronan data disebut jadi akar masalah kebijakan tak tepat sasaran dan pemborosan anggaran
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Masalah akurasi dan sinkronisasi data kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kota Bontang, kembali menjadi sorotan. Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Puwadi Purwoharsojo, mengkritik ketidaksesuaian data kemiskinan yang sudah berlangsung lama dan belum juga tuntas, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal ini disampaikan Puwadi menanggapi pernyataan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, terkait jumlah penduduk miskin di Bontang yang mencapai 43.273 jiwa atau sekitar 18.389 kepala keluarga. Data tersebut merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun, data itu dinilai belum mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Salah satu kelemahannya adalah ketiadaan data rinci yang mencakup nama dan alamat (by name by address). Oleh karena itu, pemerintah daerah berencana melakukan pendataan ulang melalui ketua RT di masing-masing kelurahan, dengan target penyelesaian dalam dua bulan.
Menanggapi situasi ini, Puwadi menyayangkan lambannya perbaikan sistem data. Ia menyebut kelemahan database sudah menjadi masalah klasik yang tak kunjung dibenahi.
“Ada saja data yang beda-beda. Kelemahan database ini sudah terjadi sejak dulu dan sampai sekarang belum juga selesai. Kalau datanya salah, maka kebijakan yang diambil juga tidak akan tepat. Dan itu akan berdampak ke semua level pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya sistem pendataan yang akurat dan diperbarui secara berkala oleh setiap sektor. Hal ini penting agar tidak terjadi saling menyalahkan jika data bermasalah di kemudian hari.
“Setiap sektor perlu aktif memperbarui data kemiskinan secara real-time, agar tidak lagi terjadi ‘tunjuk-menunjuk’ antarlembaga. Ini bukan soal mendata ulang terus-menerus, tapi membangun sistem yang solid,” tegasnya.
Puwadi juga mengingatkan bahwa kesalahan data dapat berdampak fatal bagi masyarakat. Pasalnya, seluruh program dan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada ketepatan data.
Ia pun mendorong seluruh perangkat daerah agar serius dalam melakukan pendataan. Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara terukur, akurat, dan tidak sekadar formalitas laporan semata.
“Gubernur dan para kepala daerah di Kaltim harus punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak, ya akhirnya hanya buang-buang dana rakyat tanpa menyelesaikan masalah yang sebenarnya,” jelasnya. (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
