Gubernur Katim Isran Noor turut menyerukan aksi afirmasi Gernas BBI. Terlebih Indonesia memiliki pasar yang sangat luas dengan 275 juta penduduknya. Dorongan aksi afirmasi ini bisa dimulai dari pemerintah, dengan berbelanja kebutuhan intansi dengan barang buatan dalam negeri.
Akurasi.id, Samarinda – Gubernur Kaltim Isran Noor sangat mendukung dan setuju dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, berkaitan arahan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022). Menurutnya, gerakan Bangga Buatan Indonesia tidak hanya mengenai melakukan terobosan pembangunan, namun mendatangkan produk dari luar negeri.
Akan tetapi, sesuai keinginan dan harapan Presiden Jokowi, seluruh pihak harus memiliki komitmen untuk mengembangkan produk dalam negeri. Sebab, Indonesia sesungguhnya memiliki pasar yang sangat besar, mencapai 275 juta masyarakat Indonesia.
[irp]
Di sisi lain, secara kualitas produk-produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang sangat baik. Tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri.
Baca Juga
“Jadi produk dalam negeri menjadi andalan kita sendiri. Karena kekuatan ekonomi kita ada dalam negeri. Pasar kita 275 juta orang sebagai konsumen produk dalam negeri,” terangnya.
Orang nomor satu di Kaltim itu mengambil perumpamaan, seperti China yang mampu memenuhi dan memproduksi berbagai kebutuhan rakyatnya sendiri. Yang berpenduduk miliaran jiwa.
Bahkan, setelah memenuhi kebutuhan dalam negaranya, China melakukan ekspor yang memberikan nilai ekonomi. “Kita melihat China. Dia bisa memperoduksi dalam negerinya. Sementara rakyatnya menjadi konsumen produk-produk dalam negaranya. Sisanya baru ekspor ke negara-negara lain,” ungkapnya.
Baca Juga
[irp]
Seruan Aksi Afirmasi Gernas BBI Perlu Komitmen Semua Pihak
Oleh karena itu, seruan aksi afirmasi Presiden Jokowi kepada seluruh kementerian, serta lembaga pemerintahan menggunakan produk dalam negeri. Menurutnya, sangat pantas mendapat dukungan dari semua pihak. Baik dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat.
Kunci utamanya, pemerintah harus melakukan pengadaan barang dan jasa dengan membeli produk dalam negeri. Bukan barang-barang impor.
“Kita memiliki pengadaan barang dan jasa, anggaran modal. Untuk di pusat Rp526 triliun. Daerah, pak gubernur, bupati, pak wali, ada Rp535 triliun. Lebih besar di daerah. Sementara, di BUMN saya detailkan lagi Rp420 triliun. Itu semua duit gede banget, besar sekali,” ungkapnya.
Terlebih, menurut presiden, dari seluruh anggaran yang berputar di APBN, APBD, hingga BUMN, penggunaannya hanya 40 persen. Seharusnya, mampu mentrigger pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 1,71 persen untuk pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan, BUMN dapat mencapai 0,4 persen.
“Nah inikan 2 persen lebih. Tidak usah cari kemana-mana. Tidak usah cari investor. Cuma konsisten membeli barang-barang produk pabrik-pabrik kita, industri-industri, serta UKM-UMK kita. Ini bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (*)
Baca Juga
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
