Fraksi Golkar minta pemerintah daerah prioritaskan program pengentasan stunting dan kemiskinan dalam rancangan APBD Kutai Timur 2025.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) Hasna menyampaikan usulan alokasi belanja operasi dalam Rancangan APBD Kutai Timur 2025 sebesar Rp5,603 triliun untuk program-program strategis. Program strategis yang dimaksud seperti pengentasan stunting dan peningkatan gizi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
“Kami Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi,” tuturnya.
Ia menyampaikan, program pengentasan kemiskinan juga harus menjadi prioritas dalam rancangan APBD Kutai Timur 2025. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Baca Juga
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” ucapnya.
Fraksi Golkar Minta Penurunan Angka Pengangguran Terbuka jadi Atensi
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya program penurunan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
Ia juga menekankan, perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
Baca Juga
“Peningkatan IPM harus menjadi fokus utama dalam rancangan APBD, karena ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap, agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan rancangan APBD.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.
Ia juga mengimbau semua pihak berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, kita dapat menciptakan program-program yang lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
