DPRD Samarinda dorong pemerintah lebih fokus pada pembenahan kualitas pendidikan. Hal ini dinilai sebagai akar permasalahan pendidikan di Kota Tepian.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda memberikan apresiasi atas langkah pemerintah kota (Pemkot) dalam pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mencegah terjadinya kecurangan, dalam proses sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai, langkah itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan proses penerimaan siswa yang adil dan bersih, dari praktik suap maupun manipulasi data.
“Pembentukan satgas ini tentu kami dukung. Ini langkah maju dalam menjaga integritas proses penerimaan siswa,” tuturnya.
Anhar menjelaskan, satgas tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari dinas pendidikan, kepolisian, hingga pihak lain yang memiliki wewenang dan kapasitas untuk melakukan pengawasan. Namun, ia mengingatkan, bahwa pembentukan satgas bukanlah solusi utama dari persoalan pelik yang selama ini muncul setiap musim penerimaan siswa baru.
Baca Juga
Menurutnya, akar persoalan terletak pada ketimpangan kualitas sekolah yang ada di Samarinda. Anhar menilai bahwa selama belum ada pemerataan mutu pendidikan, maka tekanan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah-sekolah favorit akan tetap tinggi.
“Satgas itu bagus, tapi bukan solusi utama. Yang harus dibenahi adalah pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan,” tegas politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dewan Dorong Pemerintah Benahi Sistem Pendidikan
Ia menambahkan, keinginan orang tua untuk memilih sekolah yang berkualitas dekat dari rumah adalah hal yang wajar. Namun, karena hanya sebagian kecil sekolah yang dianggap unggul, maka persaingan pun terjadi, bahkan sampai muncul upaya curang untuk mendapatkan kursi.
Baca Juga
“Kalau semua sekolah bagus, tidak akan ada tekanan seperti ini. Anak-anak bisa sekolah di mana saja tanpa harus berebut atau mencari jalan pintas,” ujarnya.
Anhar mendorong pemerinta, lebih fokus dalam membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh. Mulai dari peningkatan sarana prasarana, distribusi guru berkualitas, hingga program peningkatan mutu di sekolah-sekolah yang dianggap tertinggal.
“Kalau kualitas sekolah sudah merata, pengawasan ketat pun mungkin tak akan terlalu diperlukan. Karena tak ada lagi sekolah yang dianggap ‘unggul’ secara eksklusif,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
