Penyaluran dan pemanfaatan pembangunan yang bersumber dari dana bantuan Pemprov Kaltim diharapkan DPRD Kutim agar bisa lebih teratur lagi. Sehingga program pembangunan dari dana bantuan Pemprov Kaltim bisa lebih tepat sasaran.
Kaltim.akurasi.id, Kutai Timur – Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan mendorong agar setiap anggota legislatif bisa benar-benar mempelajari setiap pengalokasian anggaran. Supaya anggaran yang telah disusun benar-benar tersalurkan secara baik dan tepat.
Keinginan itu diutarakan Arfan juga berkenaan dengan pentingnya menyelaraskan penyusunan dan pengalokasian anggaran dewan, terutama untuk program kemitraan dan dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Kaltim. Apalagi bila itu bersumber dari program pokok pikiran (pokir) dewan.
Ia ingin, supaya ada diskusi dan koordinasi yang kuat terkait hal itu. Dengan harapan, agar program pokir yang bersumber dari Pemprov Kaltim dapat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Terutama agar tidak tumpah tindih dengan program yang sudah dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
“Kami juga meminta arahan yang lebih mendetail terhadap pokir dan usulan yang kami ajukan, sehingga tidak ada kebingungan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ujar Arfan saat dijumpai di DPRD Kutim, Rabu (15/11/2023).
Baca Juga
Anggota legislatif dari Fraksi Partai Nasdem ini menyebut, adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pokir dan usulan program lainnya, menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas program pembangunan yang diusulkan DPRD Kutim.
Arfan: Program Pembangunan Harus Lebih Fokus
Belajar dari hal itu, ia berharap, kedepannya ada diskusi dan koordinasi yang lebih intensif berkenaan dengan sinkronisasi program pokir dari Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kutim. Dengan harapan, anggota DPRD Kutim dapat menjalankan pokir dan usulan secara lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
“Kami ingin agar setiap usulan yang diajukan dapat dijalankan dengan tepat sesuai dengan fokus dan prioritas yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menyoroti pentingnya arahan yang terarah dan rinci guna memberikan panduan yang jelas bagi anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkualitas. Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antarfraksi guna memastikan keselarasan usulan yang diajukan.
“Dalam proses pengambilan keputusan terkait pokir dan usulan, koordinasi yang baik antarfraksi sangat diperlukan. Agar dapat mencapai tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.
Terakhir, dirinya mengimbau seluruh anggota DPRD untuk aktif terlibat dalam mengawal setiap usulan pembangunan yang dibuat pemerintah. Sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan program yang dibuat benar tepat sasaran.
“Demi tercapai dan terwujudnya program-program yang bermanfaat, ayo, seluruh anggota DPRD melibatkan diri dan mengikuti arahan KPK,” imbuhnya. (adv/dprdkutim/drh)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
