Kunjungan KPK ke Kutim mendapatkan sambutan baik para anggota legislatif. Apalagi dalam kunjungan KPK tersebut, DPRD Kutim mendapatkan banyak arahan atas berbagai bahaya kasus tindak pidana korupsi.
Kaltim.akurasi.id, Kutai Timur – Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Kutai Timur mendapatkan sambutan baik dari para anggota legislatif di daerah itu. Salah satunya dari Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan. Ia merasa sangat senang dengan adanya arahan KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
Dia menilai, kegiatan kunjungan yang dilakukan KPK sangat perlu dilakukan. Artinya, upaya pencegahan terhadap berbagai potensi kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat dilakukan sejak dini. Ini juga sekaligus menjadi alaram bagi penyelenggara negara untuk tidak coba-coba melakukan penyelewengan.
“Saya pribadi dan juga sebagai perwakilan Fraksi Partai Nasdem sangat mengapresiasi tim KPK yang telah memberikan upaya pencegahan dan arahan terkait penganggaran,” ucapnya ditemui di DPRD Kutim, Rabu (15/11/2023).
Tidak hanya itu, kunjungan tim KPK ke Kutim juga membawa banyak manfaat bagi eksekutif dan legislatif. Karena dari kunjungan ini, KPK memberikan panduan serta arahan kepada anggota DPRD Kutim terkait pentingnya proses penganggaran yang transparan dan bertanggungjawab.
Baca Juga
Arfan Sebut Pengawasan dan Pendampingan KPK Sangat Penting
Karena ini, ia merasa, kalau upaya pencegahan yang dilakukan KPK sebagai langkah positif untuk mencegah potensi terjadinya penyimpangan dalam proses anggaran di daerah. Di sisi lain, penyusunan program anggaran juga kedepannya akan semakin baik dengan berbagai arahan yang telah diberikan KPK.
“Sangat penting bagi kami untuk mendapatkan arahan dan bimbingan terkait pengelolaan anggaran. Kehadiran tim KPK memberikan dorongan yang besar bagi transparansi dan akuntabilitas di DPRD Kutim,” tambahnya.
Arfan menyatakan, bahwa dalam kondisi politik dan pemerintahan saat ini, upaya pencegahan oleh lembaga anti-korupsi seperti KPK sangat penting. Ini menjadi dukungan untuk memastikan proses di legislatif berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar prinsip-prinsip kejujuran serta transparansi.
“Kami berharap kunjungan dari tim KPK dapat lebih sering terjadi dan memberikan arahan. Serta pembinaan yang berkelanjutan, agar proses penganggaran dapat terus ditingkatkan kearah yang lebih baik,” tegas Arfan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara DPRD dengan lembaga pengawas seperti KPK penting untuk menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas tata kelola anggaran. “Sehingga setiap tahap penganggaran dapat dijalankan secara transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya. (adv/dprdkutim/drh)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
