Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saat ini tengah bersemangat-semangatnya menggalakan penataan perwajahan Kota Tepian. Satu diantaranya yakni pembangunan Teras Samarinda.
Kendati demikian, langkah Pemkot Samarinda tidak luput dari sorotan legislatif. Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda Arie Wibowo. Menurutnya, pada dasarnya semangat pemerintah menata perwajahan Kota Tepian, sebutan Samarinda, tidak ada yang salah.
Meski begitu, di balik deretan proyek monumental pemerintah itu, Arie mengingatkan agar pemerintah tidak luput atas berbagai persoalan mendasar di Kota Samarinda. Contohnya yakni persoalan banjir yang masih acap menghantui masyarakat setiap kali musim penghujan tiba.
“Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Samarinda memang tidak mungkin. Cukup sulit, butuh waktu,” katanya saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026).
Jika banjir tidak mampu diurai secara baik dan benar oleh pemerintah, maka menurutnya, akan menjadi tidak sejalan dengan upaya pemerintah menata perwajahan Samarinda. Karena banjir adalah masalah mendasar yang dapat berdampak luas bagi masyarakat.
Di antara upaya yang didorong politikus Partai Golkar ini, yakni meminta Pemkot Samarinda untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam upaya normalisasi sungai. Terutama sungai yang masuk dalam kewenangan Pemprov Kaltim dan Badan Sungai IV Samarinda.
Salah satu sungai yang cukup krusial dalam mengurai banjir di Samarinda adalah Sungai Karang Mumus. Di mana, sungai yang membelah Kota Samarinda tersebut menjadi kewenangan penuh Pemprov Kaltim.
“Upaya Pemerintah Samarinda mengatasi banjir sejauh ini sudah cukup bagus. Penanganan banjir memang tidak bisa hanya pemkot, tetapi juga mesti dibantu pemprov dan balai sungai,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Arie juga mengingatkan supaya Pemkot Samarinda membuat program prioritas lainnya, terutama yang berkenaan langsung dengan masalah mendasar di masyarakat. Dengan demikian, Samarinda tidak hanya memiliki perwajahan yang bagus, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah sosialnya.
“Kami ingin pemerintah jangan hanya memperbanyak proyek monumental, tetapi tangani juga masalah-masalah mendasarnya masyarakat. Saya kira kalau pemerintah fokus, persoalan pembangunan di Samarinda bisa kok ditangani,” imbuhnya. (adv/dprdsamarinda/drh)
Editor: Dirhanuddin
