Pj Gubernur Akmal Malik mengingatkan DPMPTSP Kaltim pentingnya data presisi dalam proyek kemitraan pelaku usaha besar dan UMKM. Menurutnya, perbedaan data yang tidak akurat dapat memicu konflik nantinya.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur (Kaltim) menginisiasi pembentukan tim proyek perubahan. Bertujuan untuk menjalankan proyek kemitraan antara pelaku usaha besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Proyek ini pun mendapat apresiasi tinggi dari Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Dirinya memberi catatan untuk DPMPTSP Kaltim. Dia menekankan pentingnya data yang presisi dalam membangun kemitraan ini.
“Kemitraan membutuhkan data presisi. Kemitraan akan berjalan lancar jika kedua pihak memiliki data yang tepat. Pelaku usaha besar dan pelaku UMKM juga harus memiliki data yang akurat,” tuturnya kepada Akurasi.id di Samarinda, belum lama ini.
Ia juga menyoroti pentingnya memiliki benchmarking yang sama kedua belah pihak. Mengingat perbedaan data yang tidak akurat dapat memicu konflik di antara keduanya. Masalah seperti pemberian dana yang tidak tepat kepada UMKM menjadi salah satu dampak yang dapat terjadi dari data yang tidak presisi.
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena datanya tidak presisi. Ini yang ke depan harus kita persiapkan. Agar intervensi kita tepat dan akurat,” tegas Akmal.
Ia menjelaskan bahwa kemitraan membutuhkan data yang presisi sebagai dasar sebelum dan setelah implementasi proyek. Tentunya untuk memastikan keberhasilannya.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga menyoroti kesalahan kebijakan yang muncul. Akibat data yang tidak akurat. Kesalahan tersebut bisa bermula dari tingkat desa. Dimana informasi yang salah dapat mengganggu efektivitas program dan alokasi anggaran.
Dalam konteks ini, Akmal Malik memberikan contoh yang menggambarkan pentingnya data yang presisi. Misalnya, data dari perangkat desa menyebut ada 11 UMKM di wilayah itu, padahal sebenarnya ada 20.
Dalam skala yang lebih luas, jika kesalahan data serupa terjadi di 75.000 desa di Indonesia, dampaknya dapat mempengaruhi alokasi dana dan potensi ekonomi secara signifikan. Kesalahan data tersebut, dengan demikian memiliki konsekuensi serius terhadap efektivitas intervensi.
“Jadinya tidak maksimal, itulah pentingnya data yang presisi,” jelasnya. (adv/dpmptspkaltim/yed/uci)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Suci Surya Dewi
