DPRD Samarinda meminta agar pemerintah atau stakeholder terkait memberikan penambahan kuota BBM Subsidi untuk Kota Tepian. Pasalnya, akibat tidak adanya penambahan kuota BBM Subsidi, antrean truk kerap mengular di Samarinda.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Banyaknya antrean truk di bahu jalan Samarinda untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kerap menimbulkan persoalan. Salah satunya kemacetan. Persoalan ini pun mendapatkan perhatian serius berbagai pihak.
Tak hanya pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Kasus antrean truk yang kerap menjadi soal kecelakaan maut itu juga disorot oleh para anggota legislatif yang duduk di DPRD Samarinda.
Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polresta Samarinda dan Dinas Perhubungan Samarinda. Termasuk dengan pihak SPBU, Hiswana Migas, dan Pertamina belum lama ini.
Dalam pembahasan itu, Angkasa menyebut, kalau akar masalah adalah kuota BBM bersubsidi. Seperti solar yang selalu kurang, sehingga menyebabkan antrean truk di bahu jalan. Di mana, kondisi ini sudah berulang kali dikeluhkan masyarakat.
Baca Juga
“Antrean truk di sembarang tempat itu kan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Sampai menimbulkan korban jiwa, dan itu yang kita hindari sebenarnya,” ucap Angkasa.
Penambahan Kuota BBM Subsidi Harus, Pengawasan Ketat Pun Wajib
Oleh sebab itu, lanjut Angkasa, akan lebih baik jika kedepanya kebutuhan stok BBM bersubsidi bisa ditambah. Khususnya untuk sejumlah SPBU di Samarinda. Tujuannya jelas, agar dapat mengurangi peristiwa antrean truk yang parkir di sembarang tempat.
“Kalau stok BBM sudah ditingkatkan. Tentu harus diiringi dengan kewaspadaan dan pengawasan terhadap para pelaku pengetap. Atau pelaku yang melakukan curang dalam mengolah bahan bakar minyak tersebut,” tegasnya.
Baca Juga
Lanjut politisi PDI Perjuangan itu, selain pengawasan, persoalan lainnya juga turut terjadi pada pelaksanaan fuel card. Selain membatasi jumlah BBM yang boleh dibeli para sopir truk, pelaksanaan fuel card dinilai masih belum sempurna dan tepat sasaran.
Sebab pantauan dewan di lapangan, masih terlihat banyak kendaraan yang tidak layak bisa mendapatkan fuel card. Artinya, hal yang demikian ini pun harus segera mendapatkan evaluasi. Agar masalah antrean BBM dapat segera terurai.
“Ada kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Tapi bisa terdaftar untuk mendapatkan fuel card. Ya berarti ini kan masih menjadi kelemahan dari fuel cardnya dan harus mendapatkan evaluasi kedepannya,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
