
DPRD Samarinda menilai fasilitas kelurahan tanggap bencana merupakan hal penting. Sebagai langkah antisipasi menjaga keselamatan dalam sistem penanggulangan bencana.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam memperkuat program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana) dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini masih banyak relawan di tingkat kelurahan yang belum difasilitasi dengan baik, baik dari sisi alat maupun pelatihan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Andriansyah, menyoroti lemahnya dukungan terhadap eksistensi Katana di tengah meningkatnya risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor, yang kerap melanda beberapa wilayah di Kota Tepian.
“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan SK kepada relawan Katana. Mereka harus diakui sebagai bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana. Perlu ada fasilitasi yang konkret, bukan simbolik,” tegas Andriansyah.
Ia mengungkapkan, banyak relawan Katana di lapangan yang bekerja tanpa dukungan alat standar, seperti rompi identitas hingga senso untuk evakuasi darurat. Hal ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas kerja relawan saat terjadi bencana.
“Hal paling dasar saja belum tersedia. Bagaimana mereka mau turun ke lapangan tanpa alat? Padahal mereka ujung tombak di lapangan,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
DPRD Samarinda Tegaskan Katana Harus Diprioritaskan
Tak hanya soal alat, Andriansyah juga menyinggung pentingnya pendidikan kebencanaan dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Ia menilai, membangun masyarakat tangguh bencana tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui pendekatan dari rumah tangga sebagai fondasi utama.
“Kesiapsiagaan harus dibentuk dari keluarga. Kalau itu sudah kuat, maka reaksi masyarakat terhadap bencana akan jauh lebih baik,” tambahnya.
Ia mendesak, agar pemkot tidak memandang Katana sebagai program seremonial belaka. Menurutnya, ketika bicara soal bencana, yang dipertaruhkan adalah nyawa dan keselamatan warga.
“Kalau memang serius membangun kota yang tangguh bencana, Katana harus masuk prioritas kebijakan. Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak,” tandasnya.
Dengan kondisi cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi, DPRD berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kesiapan infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di tingkat kelurahan. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari