DPRD Samarinda menyayangkan sikap Pertamina saat menghadapi persoalan BBM dan LPG di daerah. Karena semua solusi yang disampaikan tidak dijalankan maksimal.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti kinerja Pertamina. Pasalnya, Pertamina dianggap telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyedia energi bagi masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan masalah distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah daerah, termasuk Samarinda. Hingga masalah distribusi gas elpigi, dari ketersediaan barang hingga harga yang melambung tinggi, dari harga eceran resmi.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan dugaan kuat adanya praktik mafia di lapangan. Padahal, sistem distribusi dipegang penuh oleh Pertamina.
“Pertamina ini sudah terlalu sering ingkar. Masalah distribusi BBM, harga gas elpiji, sampai janji CSR seperti bengkel gratis yang tak pernah diwujudkan. Semua hanya jadi retorika,” tuturnya.
Baca Juga
Rohim bahkan mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan langkah class action terhadap Pertamina. Baginya, sudah cukup masyarakat menjadi korban dari ketidaktegasan sistem dan janji-janji manis yang tak pernah ditepati.
“Setiap RDP mereka datang bawa dokumen, presentasi solusi. Tapi ujung-ujungnya nihil. Tidak ada eksekusi. Ini bentuk pelecehan terhadap lembaga perwakilan rakyat dan pengabaian terhadap hak dasar masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, semua permasalahan tersebut selalu dibalas dengan jawaban normatif dari perusahaan pelat merah itu.
Baca Juga
“Sistem distribusinya dipegang penuh Pertamina. Kalau sampai harga liar di pasar, berarti ada pembiaran. Dan itu artinya mereka harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Dewan Dorong DPRD Kaltim dan Lembaga Hukum Ikut Turun Tangan Soal Kebutuhan Energi Daerah
Lebih lanjut, Rohim menyesalkan minimnya ruang intervensi bagi pemerintah daerah dalam urusan tata niaga BBM dan gas. Ketika ada masalah, pemerintah daerah yang disorot. Padahal, menurutnya, seluruh kebijakan ada di tangan pusat dan dikendalikan oleh Pertamina.
“Kita ini cuma pendamping. Tapi giliran ada masalah, yang dicaci maki pemerintah daerah. Ini tidak adil,” katanya.
Karena itu, ia mendorong DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan lembaga hukum untuk ikut turun tangan. Jika komitmen yang disampaikan dalam RDP diabaikan, sudah waktunya ada tindakan nyata.
“Ini bukan soal bisnis. Ini soal hajat hidup orang banyak. Kalau Pertamina tidak mau berubah, publik harus bersuara. Dan class action bisa jadi jalur perlawanan,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
