Rabu , Mei 1 2024
Dewan Soroti LKPJ Pemkot Samarinda, Disebut Tidak Sesuai dengan Fakta di Lapangan
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar sedang diwawancarai. (Dhion/Akurasi.id)

Dewan Soroti LKPJ Pemkot Samarinda, Disebut Tidak Sesuai dengan Fakta di Lapangan

Loading

DPRD Samarinda soroti LKPJ Pemkot Samarinda. Sebab, ada sejumlah temuan proyek yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kaltim.akurasi.id, SamarindaDPRD  Samarinda melaksanakan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Tahun Anggaran 2023, Selasa (16/4/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar menyoroti LKPJ yang disampaikan Dinas PUPR Samarinda. Ia menyebut, dalam paparannya Wali Kota Samarinda menyampaikan bahwa capaian kinerja baik. Namun, menurutnya, LKPJ yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kalau kita melihat pidato saudara wali kota kan bagus semua. Sehingga, kami ingin melihat sejauh mana kesesuaian antara dokumen administrasi LKPJ dengan realita di lapangan. Sebab, anggaran yang digelontorkan cukup besar, kurang lebih Rp1,7 triliun. Namun, progres di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan,” kata dia.

Jasa SMK3 dan ISO

Anhar mengungkapkan, pihaknya menemukan beberapa temuan yang kurang sesuai dengan progres yang berjalan. Salah satunya, pembangunan yang sudah berjalan namun tidak memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen studi lingkungannya belum selesai. Padahal, salah satu dasar pembangunan suatu proyek adalah dari studi lingkungananya.

“Nanti akan kami lihat di lapangan. Seperti pembangunan Teras Samarinda, proyek yang megah, uangnya tidak sedikit. Apalagi didanai dari APBD Samarinda. Ini yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.

Dewan Minta APBD Dikelola dengan Baik

Termasuk, evaluasi penanganan banjir, masalah pendapatan daerah, masalah lampu penerangan jalan (LPJU), dan lain sebagainya sesuai yang tertera di dalam dokumen LKPJ.

Padahal, di akhir masa jabatan Wali Kota Samarinda seharusnya pembangunan yang dilakukan sisa sedikit. Namun, ternyata masih banyak proyek jamak.

Baca Juga  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang Sosialisasikan Program bersama Smart Agent Pegadaian

“Banyak proyek tahun jamak harus selesai sebelum masa jabatan wali kota berakhir. Bagaimana kalau belum selesai?,” ucapnya diakhiri pertanyaan.

Lebih lanjut, ia menginginkan, hal ini menjadi atensi. Mengingat, APBD Samarinda yang meningkat setiap tahunnya.

“Saya merasakan APBD itu mulai Rp900 miliar, Rp1 triliun, Rp1,2 sampai Rp3 triliun. Nah, sekarang kan luar biasa Rp4,9 triliun hampir menembus Rp5 triliun,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda)

Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari

cek juga!

Program Digital Kaltimpreneurs 2024, Wadah Pelaku UMKM untuk Go Digital

Program Digital Kaltimpreneurs 2024, Wadah Pelaku UMKM Go Digital Secara Nasional

KPw BI Kaltim kembali buka program Digital Kaltimpreneurs 2024. Program ini memungkinkan pelaku UMKM Go …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page