Diajarkan Analisis PEST, Diskominfo Kabupaten/Kota Perlu Mengantisipasi Isu Sebelum Berkembang Jadi Krisis

Diskominfo kabupaten/kota diajarkan analisis PEST. Sebagai basic dalam mengantisipasi isu sebelum berkembang menjadi krisis.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan meningkatkan citra pemerintah. Tentunya memerlukan strategi untuk menghadapi berbagai serangan dari media sosial isu lain yang dapat menjadi krisis. Salah satunya, dengan melakukan manajemen isu dan krisis yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setiap daerah.

Untuk memahami hal ini, Diskominfo Kaltim mengundang Praktisi komunikasi dan public relations, Dr Emilia Bassar M.Si IAPR. Dalam workshop yang digelar Diskominfo Kaltim dan dihadiri oleh jajaran diskominfo kabupaten/kota, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (18/10/2022).

Adapun, salah satu cara mengidentifikasi isu yang diterangkan oleh Emilia adalah dengan melakukan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Tekhnologi). Sebab, jika diatasi akan berkembang menjadi kasus.

“Lalu kasus berkembang menjadi krisis. Sehingga kita harus bisa menganalisis isu, salah satunya dengan PEST analyze ini,” kata Emilia saat memberikan materi.

Analisis PEST memudahkan identifikasi isu berdasarkan bidang tertentu. Yakni politik, berkaitan dengan regulasi, kebijakan, dan tata kelola. Ekonomi menyangkut sumber pendanaan, kerja sama, hibah, kebijakan ekonomi, keuangan, dan insentif.

Ketidakmampuan Menghadapi Krisis Rusak Reputasi dan Citra Publik

Bidang sosial meliputi monitoring media, persepsi publik, atau percakapan di media sosial (medsos). Dan terakhir teknologi, yakni analisis melalui website, medsos, research development, hotline center, atau live chat box.

“Ketika melakukan manajemen isu krisis, cara seperti ini bisa kita lakukan. Jadi ternyata bisa loh mengidentifikasi isu kita dari sisi SPET. Selama ini, mungkin kita tidak aware sama potensi isu krisis kita sendiri,” jelas CEO dari perusahaan komunikasi, Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPROCOM) ini.

Terjadinya krisis, kata Emilia, dapat memberikan potensi negatif untuk organisasi mau pun institusi pemerintah. Ketidakmapuan menghadapi krisis akan merusak reputasi dan citra publik. Sehingga, sebisa mungkin manajemen krisis harus mampu memitigasi risiko yang berdampak pada kredibilitas institusi.

Praktisi Komunikasi Perubahan Iklim ini juga menjelaskan, perlunya kolaborasi antar stakeholder dalam menajemen krisis. Pelibatan stakeholder ini dapat di sesuaikan dengan ientifikasi isu dan level krisis yang terjadi.

Emilia membagi keterlibatan stakeholder dalam manajemen krisis ini, ke dalam konsep kuadran pemetaan stakeholder. Yakni collaborate, involve, dan consult.

“Yang interest dan powernya tinggi kita ajak collaborate biasanya ini perangkat daerah terkait. Yang power rendah tapi interest tinggi kita ajak untuk involved. Dan yang power tinggi tapi interest rendah kita ajak konsultasi, ini biasanya DPR” terang Emilia.

Sesi penyampaian materi berlangsung interaktif. Emilia meminta kepada seluruh peserta yang berasal dari Diskominfo kabupaten/kota. Untuk memberikan contoh identifikasi dan langkah penanganannya sesuai level krisis.

Di penghujung materi, tak lupa Emilia juga meminta peserta menuliskan kompetensi yang harus dimiliki dalam manajemen krisis. Antara lain seperti komunikasi, identifikasi, klarifikasi, SOP dan kebijakan tentang manajemen krisis, action, pengelolaan aduan masyarakat, dan evaluasi. (*/adv/diskominfokaltim/krv/pt/gzy)