Bappeda Kukar Tampung Aspirasi Masyarakat, Jadi Pertimbangan Perencanaan Pembangunan Daerah

Usulan pembangunan dari desa dan kecamatan diselaraskan dengan prioritas daerah serta RPJMD Kukar 2025-2030 untuk pemerataan pembangunan.
Suci
By
2.1K Views

Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memastikan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu landasan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Adapun, aspirasi yang disampaikan dari tingkat desa hingga kecamatan diakomodasi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna Savitry Isnawati Syafril menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan perencanaan dari bawah atau bottom-up untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, usulan pembangunan berawal dari pemerintah desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas dalam Musrenbang tingkat kecamatan sebelum menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

“Yang kami jalankan, apa yang diusulkan masyarakat di Musrenbang tingkat kecamatan dan desa, sampai masuk tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem perencanaan pembangunan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan pemerintah, yakni bottom-up, top-down, teknokratik, dan politik. Masing-masing memiliki mekanisme tersendiri untuk memastikan perencanaan berjalan sesuai ketentuan.

“Perencanaan itu ada yang bottom-up, ada yang top-down, ada yang teknokratik, dan ada yang politik. Untuk mekanisme perencanaan bottom-up ini sudah diatur mekanismenya,” jelasnya.

Melalui mekanisme tersebut, usulan masyarakat disampaikan melalui pemerintah desa dan dapat ditelusuri menggunakan sistem perencanaan yang tersedia. Dengan demikian, aspirasi pembangunan tidak sekadar menjadi masukan, tetapi juga menjadi bagian dari tahapan penyusunan program pemerintah daerah.

Vanesa menambahkan, setiap usulan yang masuk akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu diselaraskan dengan prioritas daerah, kemampuan perencanaan, serta program yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penyelarasan ini juga dilakukan agar pembangunan yang direalisasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM,” tambahnya.

Selain mengakomodasi aspirasi masyarakat, dia menekankan bahwa seluruh perencanaan pembangunan juga harus sejalan dengan RPJMD Kukar 2025-2030. Saat ini, pemerintah daerah memasuki tahun kedua pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

“Pembangunan di Kukar dijalankan dengan prinsip berkeadilan. Tidak ada yang dibedakan antara sektor yang satu dengan yang lainnya. Karena prinsip pembangunan memakai prinsip berkeadilan sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/uci)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana