Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi pekerjaan besar dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Untuk mewujudkan seluruh jaringan jalan dalam kondisi mantap, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun.
Pemerintah daerah pun berupaya mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan dan peningkatan jalan dapat terus berjalan secara bertahap. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas jalan, tetapi juga memastikan keterhubungan antarkecamatan.
Menurutnya, akses jalan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi.
“Untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun lagi. Ini memang bukan angka yang sedikit. Akan tetapi, kami tidak berkecil hati, tiap tahun tetap kita cicil,” katanya.
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah jalur strategis yang kondisinya belum mantap meskipun secara akses sudah terbuka. Salah satunya jalur yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga ibu kota kabupaten.
“Ke depan memang pekerjaan rumah kami yakni bagaimana jalan antaribu kota kecamatan ini bisa menjadi jalan yang mantap seperti jalan yang ada di Sebulu-Limbingan. Ada beberapa jalur yang sudah terbuka secara akses, tetapi status kondisinya memang belum mantap,” jelasnya.
Untuk mempercepat penanganan tersebut, Pemkab Kukar tengah mengajukan pembiayaan sekitar Rp1 triliun melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pengajuan itu mencakup enam poros jalan strategis, yakni Sebulu, Limbungan, Tuana Tuha, Kota Bangun ke Muara Wis, akses menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jalan M Yusuf di Sebulu, Salo Cella, Tanjung Limau di Muara Badak, serta Santan Hulu ke Santan Ilir di Marangkayu.
Aulia menyebutkan, pembangunan akses menuju Kota Bangun Darat juga menjadi perhatian karena wilayah tersebut merupakan kecamatan baru yang masih membutuhkan infrastruktur jalan menuju pusat pemerintahan kecamatan.
“Di Kota Bangun Darat itu merupakan ibu kota kecamatan baru, belum ada jalan untuk ke ibu kota kecamatan. Ini juga menjadi salah satu yang kita prioritaskan dalam rencana pembangunan,” ungkapnya.
Selain pembangunan dan peningkatan jalan, pemerintah daerah turut menyiapkan penanganan 10 titik longsor yang saat ini membutuhkan perhatian. Penanganan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan akses transportasi serta mencegah kerusakan infrastruktur semakin meluas.
Menurut Aulia, pembiayaan melalui SMI akan dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun pemerintah daerah. Selanjutnya, usulan proyek tersebut akan diverifikasi oleh SMI untuk memastikan kelayakan sebelum pembiayaan diberikan.
“Kalau SMI, perencanaannya tetap dari pemerintah daerah. Akan tetapi, perencanaan yang kita susun itu diverifikasi oleh SMI. Nantinya, setelah hasil verifikasi dinyatakan layak dibiayai, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaannya,” terangnya.
Ia menegaskan, skema tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di lapangan. Pemkab Kukar ingin setiap pembiayaan yang diperoleh benar-benar menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran.
“Intinya kita di pemerintah daerah maunya mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi, apa yang direncanakan harus benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kutai Kartanegara,” tutupnya. (adv/diskominfokukar/uci)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi2