Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Keterbatasan akses menuju sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam melakukan pemadaman. Untuk menangani kebakaran di wilayah Kecamatan Muara Kaman yang sulit dijangkau melalui jalur darat, Pemkab Kukar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna meminta bantuan helikopter.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki program penanganan karhutla dengan target kebakaran yang dapat dijangkau bisa ditangani dalam waktu maksimal 1×24 jam. Namun, kondisi geografis dan keterbatasan sarana serta sumber daya manusia membuat penanganan di sejumlah lokasi membutuhkan dukungan tambahan.
“Di Kukar sendiri, kita sudah memiliki program agar kebakaran yang dapat dijangkau bisa ditangani dalam waktu tidak lebih dari 1×24 jam,” ujarnya.
Menurut Aulia, tidak semua titik kebakaran dapat dijangkau petugas menggunakan peralatan yang tersedia. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mempercepat proses pemadaman, terutama di wilayah yang aksesnya terbatas.
“Memang, kendala kita adalah adanya beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia yang kita miliki,” jelasnya.
Karena itu, Pemkab Kukar berupaya memperoleh dukungan tambahan untuk menangani kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama BNPB untuk meminta bantuan helikopter agar pemadaman dari udara dapat dilakukan.
“Contohnya kebakaran yang terjadi di Muara Kaman. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna meminta bantuan helikopter,” kata Aulia.
Ia menjelaskan, pemadaman melalui penyiraman dari udara diharapkan dapat membantu menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani menggunakan peralatan di darat. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya di wilayah dengan kendala akses.
“Pemadaman melalui penyiraman dari udara dapat dilakukan di lokasi tersebut,” ungkapnya.
Di sisi lain, Aulia mengapresiasi petugas dan perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan karhutla. Ia menilai Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar memiliki peran penting dalam merespons kebakaran di wilayah tersebut.
“Jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain, khususnya dalam penanganan karhutla di Kukar, saya menilai kita mampu mengelolanya dengan cukup baik,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat titik kebakaran yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Pemkab Kukar juga mengikuti pembahasan di tingkat provinsi mengenai kemungkinan penetapan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur sebagai bencana nasional.
“Kita mengikuti rencana yang disampaikan pemerintah provinsi terkait kemungkinan penetapan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Aulia berharap, apabila status bencana nasional ditetapkan, penanganan karhutla dapat diperkuat melalui dukungan yang lebih besar sehingga upaya pemadaman di berbagai wilayah terdampak bisa dilakukan secara lebih masif.
“Mudah-mudahan, apabila status bencana nasional ditetapkan, penanganannya bisa dilakukan secara lebih masif,” pungkasnya. (Adv/diskominfokukar/dn)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
