Kaltim.akurasi.id, Tenggarong — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memasuki tahap operasional di sejumlah lokasi. Namun, pembangunan koperasi di seluruh wilayah masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan dan belum adanya petunjuk teknis untuk kawasan tertentu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyebut salah satu KDMP yang diketahuinya telah beroperasi berada di Kecamatan Loa Kulu. Meski demikian, ia belum menyampaikan data lengkap mengenai jumlah koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasional.
“Sudah ada. Kemarin itu yang saya tahu ada di Loa Kulu. Kalau enggak salah ya,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, program KDMP di Kukar direncanakan menjangkau 193 desa dan 44 kelurahan. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 179 unit telah terbangun. Namun, angka itu masih berupa perkiraan dan perlu dikonfirmasi melalui pendataan resmi.
“KDMP di Kukar itu mestinya kan ada di 193 desa, 44 kelurahan,” katanya.
“Yang sudah terbangun itu, mohon maaf kalau saya salah, tapi sekitar saya sekitar 179 sudah,” lanjutnya.
Menurut Sunggono, pembangunan sejumlah KDMP belum dapat dilanjutkan karena persoalan ketersediaan lahan. Di beberapa wilayah, lokasi yang sesuai belum tersedia. Sementara di lokasi lain, lahan yang ada masih berada dalam penguasaan atau kepemilikan pihak lain.
“Sebagian yang lain masih terkendala masalah lahan,” ungkapnya.
Tantangan tersebut semakin kompleks di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama kawasan yang karakteristik geografisnya berbeda dari wilayah daratan. Sunggono mengatakan, pemerintah daerah masih membutuhkan petunjuk mengenai skema pembangunan KDMP yang sesuai untuk wilayah-wilayah tersebut.
Ia mencontohkan Sepatin dan Muara Pantuan, yang sebagian besar permukimannya berada di atas air. Kondisi itu membuat penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan.
“Kayak misalnya Sepatin, di Muara Pantuan. Itu kan enggak ada tanah. Yang ada kan di atas air semua. Itu gimana? Itu belum ada petunjuknya,” jelasnya.
Menurutnya, kejelasan petunjuk pelaksanaan diperlukan agar pembangunan KDMP di kawasan dengan kondisi geografis khusus dapat berjalan sesuai kebutuhan setempat.
Dengan demikian, selain mengejar pembangunan fisik, pelaksanaan program KDMP di Kukar juga membutuhkan pendataan yang akurat dan solusi yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. (Adv/Diskominfokukar/dn)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
