Skema Baru KKIT Dikaji, Pemkab Kukar Siapkan Subsidi Bunga untuk Pinjaman Masyarakat

Pemkab Kukar berkonsultasi dengan BPK dan BPKP untuk memastikan mekanisme subsidi bunga sesuai ketentuan keuangan daerah.
Suci
By
2.1K Views

Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengkaji skema subsidi bunga untuk program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT). Melalui skema tersebut, pemerintah daerah berencana menanggung bunga pinjaman masyarakat agar penerima manfaat dapat mengakses kredit dengan bunga nol persen.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut, perubahan skema ini menjadi pembeda utama antara program Kredit Kukar Idaman sebelumnya dengan konsep KKIT yang tengah disiapkan. Kata dia, jika sebelumnya pembiayaan memanfaatkan dana dividen untuk satu siklus kredit, kini pemerintah ingin mengambil peran dengan menanggung bunga pinjaman masyarakat.

“Kalau dulu metode KKKI ini uang dividen kita digunakan untuk satu kali siklus putaran Kredit Kukar Idaman. Sementara penawarannya untuk KKIT sekarang harapannya pemerintah melakukan subsidi terhadap bunga,” katanya, belum lama ini.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat mengakses pinjaman melalui perbankan tanpa harus menanggung beban bunga. Pemerintah daerah nantinya membayarkan komponen bunga kepada bank sesuai ketentuan kerja sama yang disepakati.

Aulia memberikan gambaran, apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp100 juta melalui Bankaltimtara dengan asumsi bunga pinjaman 11,5 persen per tahun, maka terdapat beban bunga sebesar Rp11,5 juta yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

“Misalnya pinjam BPD kan mengenakan bunga 11,5 persen. Lalu pinjam Rp100 juta, bunganya Rp11,5 juta per tahun. Nah, bunga inilah yang disubsidi pemerintah,” terangnya.

Dengan konsep tersebut, pihaknya berharap masyarakat sebagai penerima manfaat mendapatkan fasilitas pinjaman dengan bunga nol persen. Sehingga dapat meringankan beban tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.

“Jadi bunga yang diterima oleh end user atau masyarakat itu nol persen. Ini yang coba kita sesuaikan,” ungkapnya.

Namun, rencana tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan. Aulia menegaskan pemerintah daerah masih harus memastikan apakah mekanisme subsidi bunga tersebut memiliki dasar yang diperbolehkan dalam tata kelola keuangan daerah, mengingat anggaran yang digunakan merupakan pengeluaran pemerintah dan bukan dana bergulir seperti skema sebelumnya.

“Karena ini hitungannya uang habis. Jadi ini yang coba kita masih bicarakan dengan BPK, BPKP, apakah ini diperbolehkan atau tidak,” tegasnya.

Aulia menyebut Pemkab Kukar memilih melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan lembaga pemeriksa dan pengawasan keuangan sebelum menetapkan mekanisme final program KKIT. Langkah tersebut dinilai penting agar tujuan memberikan kemudahan akses permodalan kepada masyarakat dapat tercapai.

“Namun pencapaian itu tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi,” tutupnya. (adv/diskominfokukar/uci)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana