Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pemerataan infrastruktur kelistrikan masih menjadi pekerjaan rumah di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hingga kini, sejumlah wilayah di kawasan hulu masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sementara rencana perluasan jaringan PLN belum sepenuhnya terealisasi.
Camat Tabang, Azmi Riyandi Elvander, mengatakan salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan adalah kelanjutan pembangunan jaringan listrik PLN dari Bulusan menuju wilayah zona hulu Tabang.
“Kalau program-program lain belum banyak berjalan. Kemarin itu ada program dari PLN terkait dengan lanjutan sambungan listrik dari Bulusan sampai ke wilayah zona hulu,” katanya.
Menurut Azmi, perluasan jaringan tersebut sangat dibutuhkan mengingat sebagian wilayah hulu masih mengandalkan pembangkit listrik mandiri. Kondisi ini membuat pasokan listrik masyarakat belum sepenuhnya stabil.
“Untuk di zona hulu, wilayah zona hulu masih dengan PLTD dengan mesin sendiri,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, keterbatasan kapasitas pembangkit menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Saat ini, terdapat tiga mesin pembangkit yang menjadi tumpuan pasokan listrik di Kecamatan Tabang.
Ketergantungan terhadap mesin tersebut membuat pelayanan listrik rentan terganggu. Ketika terjadi kendala pada pembangkit, dampaknya dapat meluas hingga menyebabkan pemadaman atau blackout.
“Ini yang kemarin sering terkendala, sering terjadi blackout di Kecamatan Tabang, karena memang ketergantungan terhadap tiga mesin yang saat ini standby di Kecamatan Tabang,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah kecamatan berharap rencana penyambungan jaringan PLN dapat segera dilanjutkan. Jaringan yang saat ini baru menjangkau hingga Bulusan diharapkan bisa diteruskan sampai ke sejumlah wilayah di kawasan hulu.
Terkait kepastian pelaksanaan, Azmi menyebut pihaknya mendapat informasi bahwa program tersebut berpeluang direalisasikan melalui anggaran perubahan 2026. Namun, jika belum memungkinkan dilaksanakan tahun ini, kelanjutannya diharapkan dapat masuk dalam perencanaan tahun 2027.
“Informasinya kalau tidak dilakukan di perubahan tahun 2026 ini, akan dilakukan di tahun 2027 seperti itu,” tutupnya. (Adv/diskominfokukar/dn)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
