DPMPTSP Bontang sebagai garda terdepan pelayanan perizinan dan investasi harus mampu menunjukkan bahwa birokrasi bisa dipercaya dan melayani secara adil serta tanpa diskriminasi.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menegaskan kembali komitmennya terhadap pelaksanaan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur menegaskan bahwa kode etik tersebut menjadi sifat yang harus ditegakkan sebagai pelayan masyarakat.
“ASN Hebat, Kota Kuat bukan hanya slogan, tapi cerminan tekad kami di DPMPTSP untuk menjunjung tinggi etika profesi, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, serta menjaga kepercayaan publik,” ujar Aspiannur.
Ia menegaskan, seluruh pegawai DPMPTSP tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjadikan kode etik ASN sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Penerapan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang dibangun secara kolektif di lingkungan instansi.
Penerapan kode etik ASN ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 51 Tahun 2015, yang memuat secara rinci sikap dan perilaku profesional yang harus dijalankan setiap aparatur negara.
Beberapa poin penting dari kode etik tersebut antara lain pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Lalu ketiga, menjaga nilai dasar (core values) ASN seperti loyalitas, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap publik. Terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan, tugas, atau informasi internal negara untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga
Aspiannur menekankan bahwa komitmen terhadap kode etik ASN menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perizinan dan investasi yang bersih serta akuntabel. Sebab, DPMPTSP Bontang sebagai garda terdepan pelayanan perizinan dan investasi harus mampu menunjukkan bahwa birokrasi bisa dipercaya dan melayani secara adil serta tanpa diskriminasi.
“Sikap jujur dan integritas adalah mata uang utama kami. Tanpa itu, kepercayaan publik dan investor sulit dibangun. Karena itu, kami tidak akan mentoleransi pelanggaran kode etik sekecil apa pun,” tegasnya.
Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pegawai DPMPTSP Bontang. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari sistem penguatan akuntabilitas publik yang sedang terus dibangun.
Postingan edukatif di akun Instagram resmi DPMPTSP Bontang juga menjadi bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai kode etik tersebut kepada publik. Melalui pendekatan komunikasi yang lebih dekat dan digital-friendly, pihaknya berharap masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa aparatur negara di lingkungan mereka benar-benar berkomitmen melayani dengan hati.
“Dengan langkah ini, DPMPTSP Bontang berharap bisa mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima,” tutup Aspiannur. (adv/dpmptspbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
Baca Juga
