Tidak maksimalnya anggaran banjir Bontang membuat penanganan banjir di wilayah itu berjalan lambat. DPRD menginginkan agar perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut terlibat membantu anggaran banjir Bontang. Setidak-tidaknya bantuan alat berat.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Hampir setiap tahunnya masyarakat Bontang selalu dibayang-bayangi banjir bila musim hujan datang. Sebabnya, upaya pengendalian dan penanganan banjir di wilayah itu belum begitu maksimal.
Kondisi itu diperburuk dengan anggaran banjir yang dirasakan tidak begitu memadai setiap tahunnya dari Pemerintah Bontang. Situasi itu seakan jalan di tempat, lantaran, kemampuan keuangan Bontang setiap tahunnya pun terbilang sangat pas-pasan.
Wajar jika kemudian Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menilai, bila penanganan banjir di Kota Taman tidak cukup serius. Kritikan itu dilontrakan politikus Partai Gerindra tersebut, ketika dijumpai di ruang kerjanya, Senin (6/9/2022).
Amir mengatakan, bentuk ketidakseriusan itu adalah anggaran penaggulangan banjir yang ternyata tidak memadai. “Bahkan setelah kami hitung-hitung, tidak sampai 4 persen dari rekomendasi pansus,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah meminta bantuan dari partisipasi perusahaan yang beroperasi di Bontang. “Apa gunanya di Bontang banyak perusahaan, jika tidak ada partisipasi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat,” ketusnya.
Amir Tosina Ingin Perusahaan Terlibat Atasi Banjir Bontang
Amir melanjutkan, bila perusahaan tidak bisa menyalurkan bantuan dalam bentuk anggaran. Maka Pemkot Bontang bisa saja meminta bantuan dari segi konstruksi alat berat, untuk membantu mempermudah pengerjaan perluasan aau normalisasi sungai.
“Mungkin alat berat bisa dari PT Indominco. Selama ini Indominco yang selalu jadi pusat sasaran asumsi masyarakat (penyebab banjir). Di sini tinggal pemerintah apakah ada keseriusan menangani banjir. Itu dari sudut pandangan saya ya selaku ketua Komisi III,” imbuhnya.
Menurutnya, wali kota sebenarnya tinggal mengintruksikan ke perusahan agar berpartisipasi. Ia meyakini, jika perusahaan tidak akan keberatan. Apalagi bantuan yang mereka berikan demi kepentingan banyak orang.
“Kalau pun keberatan, bisa saja pemerintah memberi ketegasan. Ini hanya ada beberapa titik saja, bukan seluruh Bontang yang harus mereka tangani. Kalau pemerintah mau memanggil, maka kami yang panggil,” tuturnya.
“Saya juga malu sebenarnya, jika ada tanggapan DPRD dan Pemkot Bontang yang saling menyalahkan. Tetapi karena ini kepentingan rakyat, maka harus saya suarakan,” tandasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi Akurasi.id
