Kaltim.akurasi.id, Bontang – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam penataan wilayah Bontang Barat. Sebagai pintu gerbang utama menuju Kota Taman, kawasan ini dinilai bukan hanya melayani kebutuhan warga, tetapi juga merepresentasikan wajah kota secara keseluruhan.
Dalam kegiatan Reses Masa Sidang II yang digelar di Kelurahan Belimbing, Selasa (28/4/2026) malam, Sekretaris PKB Bontang itu menyoroti adanya kontradiksi antara peran strategis Bontang Barat sebagai “etalase kota” dengan berbagai kendala administratif yang menghambat pembangunan di lapangan.
Salah satu persoalan utama yang diangkat adalah status lahan fasilitas umum (fasum) di sejumlah kawasan perumahan. Bonnie mengungkapkan, banyak usulan pembangunan seperti perbaikan jalan hingga penanganan longsor di kawasan BTN kerap terhambat karena belum adanya serah terima aset dari pengembang kepada pemerintah.
Menurutnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lahan yang belum berstatus resmi berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Bontang Barat ini unik karena banyak kawasan perumahan. Kuncinya ada di berita acara serah terima. Jika yayasan atau pengembang belum menyerahkan aset ke pemerintah, maka tidak bisa ditindaklanjuti menggunakan APBD,” tegasnya.
Selain aspek administratif, Bonnie juga menekankan pentingnya penataan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika. Ia menilai kesan pertama pengunjung terhadap Kota Bontang sangat ditentukan oleh kondisi akses masuk di wilayah tersebut.
“Kalau akses masuknya saja kurang baik, itu akan menjadi catatan bagi siapa pun yang datang. Karena itu, perlu perhatian khusus terhadap jalur gerbang kota ini,” ujarnya.
Dalam reses tersebut, Bonnie turut menghadirkan layanan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas Bontang Barat. Inisiatif ini menjadi upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus memperbarui data kesehatan warga.
Menutup kegiatan yang digelar di RT 38 Kelurahan Belimbing itu, Bonnie memastikan akan mengawal seluruh usulan masyarakat berdasarkan skala prioritas, terutama yang berulang kali muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) namun belum terealisasi.
“Kami akan memetakan mana yang paling mendesak. Jika suatu usulan terus muncul dalam Musrenbang, itu menandakan kebutuhan primer warga yang tidak bisa ditunda lagi,” jelasnya. (adv/dprdbontang/cha)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Redaksi Akurasi.id
