Anggaran pengadaan mobil dinas telan dana Rp 5,5 miliar. Dewan berharap anggaran pengadaan mobil dinas itu direlokasi.
Akurasi.id, Bontang – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Abdul Malik mempertanyakan rencana pemerintah terkait pengadaan mobil dinas yang menelan anggaran senilai Rp 5,5 Miliar.
Menurutnya, langkah pemerintah tersebut dinilai tidak etis di tengah masyarakat yang sedang kelimpungan pasca kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Masyarakat lagi krisis sementara pemerintah mau anggarkan mobil dinas untuk kepala daerah dan wakilnya,” katanya, Rabu (5/10/2022).
Ia menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang terkait rencana tersebut, dengan melihat kondisi masyarakat yang sedang berjuang menyesuaikan harga bahan dasar.
Pemerintah Harus Adaptasi dengan Kondisi
Hal tersebut menurut Malik dapat dilakukan dengan merelokasi anggaran tersebut untuk kebutuhan masyarakat.
“Ini bisa direlokasikan di BLT. Kan kemarin anggaran BLT itu sempat dipangkas setengahnya,” ujarnya.
Pengadaan itu sebelumnya telah dibahas jauh hari sebelum ada kenaikan harga BBM. Namun, pemerintah dinilai harus beradaptasi dengan kondisi saat ini.
“Kita lihat saja bagaimana masyarakat pasca kenaikan BBM ini,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rizky Jaya
Editor: Yusva Alam