Dewan dorong Pemkot Samarinda rancang kebijakan humanis bagi juru parkir liar. Sehingga juru parkir bisa menjadi pekerjaan berkelanjutan, dan diiringi dengan ketertiban kota.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Maraknya juru parkir (jukir) liar di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Terlebih setelah insiden penodongan senjata tajam oleh seorang jukir liar terhadap driver ojek online viral di media sosial.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan razia atau penertiban. Menurutnya, banyak jukir liar yang terjun ke pekerjaan tersebut, karena terdesak kebutuhan ekonomi dan minimnya lapangan kerja.
“Banyak dari mereka melakukan ini bukan karena ingin melanggar aturan, tapi karena tidak punya alternatif penghasilan,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, Samarinda sebagai kota berkembang menghadapi tantangan urban yang kompleks, termasuk penataan parkir. Ia menilai, tidak semua jukir liar layak diberi stigma negatif.
Baca Juga
“Kalau ada yang benar-benar mengganggu, ya dilaporkan. Tapi ada juga yang membantu mengatur lalu lintas di tengah kemacetan,” ujarnya.
Bagi Ronal, akar masalah jukir liar terletak pada faktor ekonomi. Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda merancang kebijakan yang menggabungkan ketegasan hukum dengan solusi sosial.
“Solusinya jangan hanya razia. Beri mereka peluang kerja yang layak, atau pelatihan untuk beralih profesi. Ini soal kebutuhan hidup,” tegasnya.
Baca Juga
DPRD berharap, penanganan jukir liar dilakukan secara berkelanjutan, sehingga ketertiban kota bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
