Seminar Policy Brief yang diadakan Pemerintah Kaltim dalam PKN Tingkat II menghasilkan sejumlah usulan kebijakan. Seperti pentingnya penguatan percepatan hilirisasi di sektor industri.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sebanyak 57 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang sedang mengikuti pelatihan tahap akhir melaksanakan Seminar Policy Brief (Risalah Kebijakan) yang dilaksanakan di Aula ”Kampus Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami” BPSDM Kaltim, Kamis (31/10/2024).
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan bahwa ada empat risalah kebijakan yang dipresentasikan dalam seminar tersebut. Empat risalah ini merupakan hasil berbagi pengalaman dari Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) ke Provinsi Kepulauan Riau pada 26-29 Agustus 2024.
Risalah kebijakan pertama dari Kelompok B-2 atau Kelompok IV, berjudul “Penguatan Rantai Pasok Komoditas Kelapa Sawit untuk Percepatan Hilirisasi Industri,” disampaikan oleh Yusliando, kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Risalah kebijakan kedua dari Kelompok A-1 atau Kelompok I berjudul “Akselerasi Strategi Implementasi Ekonomi Pasca Tambang untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” Risalah ini dipresentasikan oleh Marselinus Jebaru, kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Baca Juga
Risalah ketiga dari Kelompok A-2 atau Kelompok II berjudul “Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Mewujudkan Investasi Hijau di Kalimantan Timur,” yang disampaikan oleh Petrus Antonius Rasyid, kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat.
Terakhir, risalah kebijakan dari Kelompok B-1 atau Kelompok III, berjudul “Strategi Implementasi Investasi dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Provinsi Kepulauan Riau,” dipresentasikan oleh Munawar, kepala Satpol PP Kaltim sekaligus Pj Wali Kota Bontang.
Dari Seminar Policy Brief, Sekda Kaltim Sri Wahyuni Ikut Berikan Arahan
Seminar ini dimoderatori oleh Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, dengan dua narasumber berkompeten yang juga menjadi Tim Penilai. Yaitu Masjaya, Guru Besar FISIP Unmul dan mantan Rektor Unmul. Serta Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga
Saat menjadi narasumber Sekda Kaltim Sri Wahyuni menekankan aspek teknis, termasuk judul risalah yang sebaiknya menarik dan langsung menyasar rekomendasi kebijakan yang diusulkan.
“Sebagai contoh, judul risalah dari Kelompok II mungkin bisa diubah menjadi “Pembangunan SDM untuk Investasi Hijau di Kaltim: Kapan Kita Mulai?” jadi langsung to the point dan fokua pada rekomendasi kebijakan,” tegas Sekda Sri.
Sri juga menambahkan pentingnya infografis berbasis data dan fakta, serta rekomendasi yang langsung menjawab masalah. Selain itu, ia menyarankan agar risalah menampilkan kebijakan lama sebelum merekomendasikan kebijakan baru. (adv/diskominfokaltim/MJE/PRB/ty)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
