Pemprov Kaltim tengah menyiapkan insentif bagi guru di wilayah 3T guna atasi kesenjangan pendidikan dan distribusi tenaga pengajar yang belum merata.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur tengah menyiapkan skema pemberian insentif bagi guru yang mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Upaya ini dilakukan sebagai respons atas kesenjangan pendidikan yang masih terjadi di wilayah-wilayah terpencil Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan di daerah 3T adalah minimnya tenaga pengajar. Banyak guru cenderung memilih mengajar di wilayah perkotaan karena pertimbangan kenyamanan dan kesejahteraan.
“Memang tidak sedikit guru yang bertugas di daerah 3T ingin pindah ke kota. Kami memahami hal itu, dan saat ini sedang mencari solusi terbaik,” kata Seno Aji dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, di Gedung B, Kompleks Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (24/6/2025).
Menurutnya, akses terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, jaringan internet, serta peluang peningkatan karier seperti pelatihan dan sertifikasi, lebih mudah dijangkau di wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil.
Baca Juga
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah membahas skema insentif, seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) atau tunjangan khusus, bagi guru yang mengajar di wilayah 3T.
Adapun daerah prioritas yang menjadi sasaran program ini adalah Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Ketiga wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kaltim.
Di sisi lain, Pemprov juga masih menghadapi persoalan terkait guru honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi hal ini, Seno Aji menyebut pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian PAN-RB untuk membuka kembali formasi PPPK pada seleksi mendatang.
Baca Juga
“Sambil menunggu proses itu, guru-guru honorer tetap kami gaji melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) daerah, dan mereka kami tempatkan di wilayah 3T guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di sana,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
