Anggota DPRD Samarinda Joha Fajal meminta agar pemerintah menyiapkan rencana lanjutan usai Penertiban PKL terlaksana. Pasalnya penertiban PKL ini sudah pasti akan menghilangkan pemasukan dari para pedagang. Yang menggantungkan diri dari pendapatan hasil kegiatan berdagang di area tersebut.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal yang turut menyorot PKL Tepian Mahakam berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda miliki solusi pasca penertiban.
Menurut Joha, nantinya pasca pemerintah tak lagi memperbolehkan adanya aktifitas niaga pedagang di Tepian Mahakam, maka selanjutnya para pemangku kebijakan harus memiliki alternatif pasca penertiban.
“Pemerintah harus memberikan jalan alternatif apabila di tepian tidak boleh untuk berjualan, paling tidak ada alternatif atau solusi supaya mereka (pedagang) ini bisa juga melaksanakan kegiatannya untuk hidup sehari-hari,” ujar Joha, Senin (26/9/2022).
Dampak Penertiban PKL Adalah Tanggung Jawab Pemerintah
Joha mengatakan, mengatur PKL di Tepian Mahakam sejatinya merupakan tanggung jawab penuh dari Pemkot Samarinda.
Baca Juga
“Artinya pemerintah itu tanggung jawabnya mengatur, termasuk juga mengatur para PKL sebelum dan sesudah pelaksanaan aturan,” tambahnya.
Kendati demikian, Joha pula menegaskan apa yang telah tersepakati dan diatur oleh pemerintah pun harus taat dan terlaksana. Ia juga menilai bahwa langkah yang telah pemkot laksanakan, sudah melalui banyak proses pertimbangan.
“Saya kira langkah yang pemkot ambil sudah melalui pertimbangan-pertimbangan, karena pertimbangannya itu sudah pasti akan ada perhitungan dengan kemacetan dan segala macam,” bebernya.
“Makanya kita minta kepada masyarakat agar betul-betul menaati peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah,” katanya lagi. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka
